BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri acara pisah sambut Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Teguh Rumekso kepada Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Syukuran HUT ke 64 Kodam VI/Mulawarman, di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (20/7).

Usai menghadiri undangan, Makmur menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kodam VI/Mulawarman ke 64, dan dirinya berharap TNI selalu ada bersama dengan masyarakat. “Atas nama lembaga dan pribadi, saya mengucapkan dirgahayu Kodam VI/Mulawarman.

Selamat datang Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, juga selamat bertugas Mayjen TNI Teguh Rumekso ditempat yang baru ,” ujranya. Ia berharap, apa yang telah dilakukan Mayjen TNI Teguh Rumekso selama menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman selama delapan bulan sebelumnya, dapat dilanjutkan oleh Mayjen TNI Tri Budi Utomo selaku Pangdam VI/Mulawarman yang baru. “Kaltim saat ini punya beban yang cukup berat, terutama dalam rangka pengamanan pembangunan IKN. Ini merupakan tantangan juga kepada Pak Tri Budi Utomo,” sebut Makmur.

Politisi Golkar ini juga menambahkan, bahwa wilayah Kaltim terbilang cukup luas, ditambah Kodam VI/Mulawarman masih membawahi Kaltara, sehingga tanggung jawab dan tantangan yang diemban cukup besar.

“Kondisi masyarakat Kaltim dan Kaltara masih banyak yang belum terjangkau, baik dari segi infrastruktur maupun transporatasi, bahkan kesejahteraan masih terbilang memprihatinkan. Kehadiran TNI Bukan saja untuk mengamankan NKRI, tetapi harapan kita peran TNI-Polri, terutama TNI dapat memberikan efek positif dalam aspek sosial juga,” tandasnya.

Sementara itu, Mayjen TNI Tri Budi Utomo berharapkehadiran dirinya bisa memberikan kontribusi bagi negara khususnya setelah Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Kodam VI/Mulawarman dan memastikan berjalan.

“Mudah-mudahan saya juga dapat memberikan kontribusi seperti yang telah beliau (Teguh Pudjo Rumekso) berikan kepada Kodam VI Mulawarman ini,” ujarnya.

“Sehingga situasi dan kondisi baik itu di jajaran Kodam VI/Mulawarman hingga ke perbatasan dan sampai terbentuknya Ibu Kota Nusantara semua dapat berjalan aman dan lancer,” tambahnya.

Dia menegaskan, tugas utama Kodam VI Mulawarman memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Hal itu sesuai dengan instruksi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tugas pokok Kodam VI Mulawarman selalu tegak lurus kepada pemerintah dan pada saat ini pemerintah menekankan agar IKN Nusantara harus bisa dilaksanakandan di impelemntasikan,” jelas Tri Budi Utomo. (adv/hms6)

 

 

SAMARINDA. Masuknya COVID-19 varian baru BA.5 di Kaltim diharapkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim juga diminta melakukan langkah cepat mengantisipasi meluasnya penularan di masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyebut, walaupun pihaknya belum menerima laporan langsung mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kaltim, termasuk varian baru BA. 5 dari Satgas Penanganan COVID-19 maupun Dinas Kesehatan, tetapi dirinya telah mengetahui informasi tersebut dari media yang dibacanya.

Rusman Ya’qub meminta agar Satgas Penanganan COVID-19 dapat mengambil langkah strategis yang cepat untuk menghindari meluasnya penularan virus. “Sampai hari ini memang belum ada laporan. Kita hanya baca di media, bahwa ada pasien yang disinyalir terkonfirmasi COVID-19 dengan varian baru. Kita berharap penanganannya dari pemerintah, khususnya Dinas terkait dan Satgas COVID-19 betul-betul menangani dengan baik. Tentunya dengan langkah strategis, supaya tidak menyebar dan melahirkan skala baru yang lebih luas,” ucapnya. “Kita juga berharap, tentunya tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Dirinya juga meminta kepada Satgas Penanganan COVID-19 untuk melakukan penanganan secara tersistem dan terencana, sehingga tidak menimbulkan gelombang baru. “Bagaimana agar teman-teman Satgas menangani secara baik, tersistem dan terencana. Sehingga penyebaran tidak menimbulkan kepanikan. Kita juga berdoa agar tidak terjadi fase 3 atau 4, tapi hanya bersifat lokalistik. Artinya hanya di kanalisasi atau disterilisasi, sehingga tidak menyebar dan menimbulkan penyebaran yang bisa menimbulkan gelombang baru,” katanya.

Kepada masyarakat, Rusman Ya’qub menginbau agar menerapkan protokol kesehatan dan kewaspadaan, untuk menghindari terjadinya penularan. “Dengan kondisi ini, tentu kita juga berharap pada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan kembali. Termasuk meningkatkan protokol kesehatan, minimal 3M, tertib menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian,” imbuhnya. (adv/hms7)

 

 

 

SAMARINDA. Permasalahan izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga palsu berbuntut panjang. Selasa (12/7) kemarin, DPRD Kaltim melalui Komisi III dan Komisi I melakukan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim.

Rapat tersebut membahas beberapa hal, termasuk masalah 21 IUP yang tidak tercatat di database ESDM dan DPMPTSP, Jaminan Reklamasi (Jamrek), hingga persoalan penyaluran dana CSR di Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Verydiana H Wang didampingi Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu dan anggota komisi, serta Kepala Dinas PMPTSP Puguh Harjanto dan Kabid Mineral Dinas
ESDM Azwar Busra, tampak serius membahas persoalan tersebut.

Usai memimpin rapat, Verydiana H Wang mengatakan, DPRD Kaltim bersama dengan Pemprov Kaltim harus bekerjasama untuk mengatasi persoalan pemalsuan dokumen, sehingga persoalan ini
tidak berlarut-larut.

“Komisi III dan I akan menyampaikan kepada pimpinan untuk mengambil tindaklanjut dari hasil rapat kita. Apakah itu nanti akan menjadi pansus atau bentuk lainnya, nanti kami akan serahkan kepada
pimpinan untuk dilakukan rapat pimpinan dalam mengambil sikap,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua Komisi III itu benar, persoalannya berawal dari carut-marutnya IUP yang diduga ilegal atau
tidak terdata di Dinas ESDM maupun DPMPTSM.

“Semuanya ada 21 IUP yang diduga bermasalah. Nah, tadi jelas bahwa dalam rangka menyelesaikan ini semua, kami di komisi I dan III membuat notulen rapat untuk merekomendasikan kepada
pimpinan bahwa supaya ini dibentuk pansus,” kata Bahar

Kenapa harus dibentuk Pansus? Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini menjelaskan, bahwa tujuan dibentuk pansus yakni untuk mengurai akar permasalahan dan mencari solusinya. “Menurutu kami
ini masalah yang luar biasa, pasalnya ada dokumen yang didalamnya tertulis nomor surat serta dibubuhkan tandatangan gubernur, ini diduga dipalsukan,” jelas Bahar.

Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Puguh Harjanto mengatakan, untuk kewenangan sektor pertambangan batubara saat ini telah beralih ke pemerintah pusat. “Dan jaminan reklamasi
seluruhnya, sudah diserahkan ke Kementerian ESDM,” sebut dia.

Terkait dengan 21 IUP yang diduga bermaslah, dan dua surat pengantar gubernur yang sempat berpolemik, Puguh mengaku bahwa hal itu tidak pernah berproses di DPMPTSP. “Pada prinsipnya
dalam mengurai hal tersebut, kami sangat sependapat dan sejalan dengan DPRD agar ini bisa clear dan juga di lapangan agar ini juga tidak menjadi bias,” jelasnya. (adv/hms6)

 

 

SAMARINDA, Sebanyak 16 orang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional  (PAN)  Kalimantan Timur mendampingi Ketua DPW PAN Kalimantan Timur Sigit Wibowo, mengakhiri Safari Ramadhan 1443 H di rumah kediaman Hj.Sukmawati, S.Sos, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN asal Daerah Pemilihan PPU-Paser. Ahad,24 April 2022.

"Kami sudah melaksanakan di Tenggarong Seberang, Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo Sekaligus Ketua DPW PAN Kaltim, Rumah Ketua DPD PAN Kukar, Fachruddin, dan berlanjut Buka bersama di Lotus Garden Samarinda yang di fasilitasi oleh H. Jawad Sirajuddin, DPD PAN Bontang, DPD PAN Samarinda, dan berakhir  di Paser Rumah kediaman Hj.Sukmawati, S.Sos," ujar Ketua Panitia Sudarno,SE.

Dalam perjalanannya, Rombongan juga bersilaturrahmi di Rumah kediaman Ketua DPD PAN Paser Zainal Arifin,S.Pd yang juga Anggota DPRD Penajam Paser Utara.

Foto Nunuy
(*/Selamat Said Sanib)

 

SAMARINDA – Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Erick Thohir nampaknya tengah mempersiapkan sejumlah mesin politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Buktinya, dukungan terus berdatangan dari hampir seluruh penjuru tanah air. Terbaru, datang dari Kaltim.

Sejumlah anak muda yang tergabung dalam Pusat Kedaulatan Rakyat (Pakar) Kaltim menyatakan dukungan terhadap Erick Thohir. Tentunya dengan melihat sejumlah prestasi dan keberhasilan kinerja Erick Thohir selama ini.

“Pakar ini merupakan organisasi nasional. Awalnya terbentuk di Jakarta, kemudian selanjutnya terbentuk di daerah-daerah. Saat ini sudah ada 17 provinsi yang terbentuk, termasuk di Kaltim sendiri. Nanti segera menyusul ke daerah-daerah lain,” kata Bendahara Umum (Bendum) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pakar, Anderyan Noor dalam keterangan pers, Rabu (16/2) kemarin.

Pihaknya terang dia, akan bersinergi dengan Erick Thohir. Terutama menghubungkan program Kementerian BUMN dengan kepentingan masyarakat. Ada tiga bidang yang menjadi fokus utama perhatian mereka, yakni pendidikan untuk rakyat, lingkungan hidup, serta penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita sebagai anak muda mendorong beliau (Erick Thohir, Red), entah nanti sebagai RI 01 (Calon Presiden, Red) ataukah RI 02 (Calon Wakil Presiden, Red) pada saatnya nanti. Yang jelas, kami melihat bahwa beliau ini bersih dan tanpa cacat serta mempunyai integritas yang sangat baik. Beliau juga berhasil saat menjadi Ketua Jurkam (Juru Kampanye, Red) Presiden Jokowi saat Pilpres (Pemilihan Presiden, Red) 2019 lalu. Kemudian saat menjadi Menteri BUMN juga terlihat jelas kinerjanya,” ungkapnya.

Sementara Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pakar Kaltim, Arfan Matong menyebut Pakar merupakan organisasi rakyat yang terbentuk atas kesadaran kaum muda. Tentunya dengan dilandasi semangat Pancasila demi kedaulatan rakyat. Yang tergabung dalam pakar ini merupakan kaum muda lintas organisasi dan profesi. Tujuan utamanya adalah bergerak bersama rakyat demi tercapainya Indonesia Merdeka yang berdaulat.

“Saat ini terbentuk untuk pengurus di Kaltim. Mudah-mudahan nanti segera terbentuk untuk pengurus kabupaten dan kota. Kita melihat kinerja Pak Erick Thohir ini bagus, sehingga mau kita sinergikan dengan masyarakat. Terutama UMKM,” ungkap Arfan Mating didampingi Sekretaris MPW Pakar Kaltim, Andri Susanto Bethan.

Disinggung soal tambang di Kaltim yang kerap bersinggungan dengan masalaah lingkungan, dipastikan juga akan menjadi perhatian mereka. Namun bentuk perjuangan yang mereka lakukan pastinya dengan cara yang lebih elegan.

“Misalnya kita beraudiensi dengan instansi terkait agar bisa mencarikan solusi terbaik. Yang jelas, fokus utama kita di tiga program ini. Kita pasti akan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Termasuk mensinergikan program tadi,” tambah Andri Susanto Bethan. */her)

Saat ini Thaliban sudah mulai membenahi pemerintahan dan menstabilkan kondisi keamanan pasca kaburnya presiden Afghanistan yang lama ke luar negeri. Beberapa letupan kecil memang terjadi di sebagian wilayah antara pasukan Thaliban dengan sisa-sisa pendukung pemerintah sebelumnya yang tidak bisa menerima kekalahan mereka. Namun secara umum kondisi Afghanistan bisa dibilang cukup kodusif.

Eksodus ratusan warga Afghanistan yang anti dengan Thalibanpun bisa dibilang berjalan lancar. Apalagi dengan masih adanya bantuan dari pasukan Amerika yang mengawal semuanya itu, sehingga tidak terjadi keributan yang berarti.

Dalam siaran pernya Thaliban sebenarnya telah menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan balas dendam kepada mantan lawan politik mereka. Bahkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid dalam konfrensi persnya Selasa (17/08/2021) mengatakan bahwa mereka akan memberikan amnesti (pengampunan) terhadap pihak yang sebelumnya menjadi musuh mereka.

Demikian pula kekhawatiran sebagiabn kaum perempuan yang takut akan mendapat kekangan di bawah pemerintahan Thaliban ditepis oleh Mujahid. Dia mengatakan bahwa hak-hak perempuan di Afghanistan akan dihormati dalam kerangka hukum Syariah.

"Kami akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan belajar dalam kerangka hukum Syariah.. Perempuan akan sangat aktif dalam masyarakat kami…Kami ingin meyakinkan komunitas internasional bahwa tidak akan ada diskriminasi." ujar Mujahid sebagaimana dilansir oleh situs berita BBC 18 Agustus 2021 lalu.

Kehadiran kembali Thaliban memimpin Afghanistan tergolong cukup kuat, lantaran beberapa negara Isam dan negara besar dunia memberikan dukungan secara langsung. beberapa negara yang diduga merupakan pendukung utama Thaliban adalah Rusia, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar, dan China.

Dengan banyaknya negara-negara kuat yang mendukung Thaliban diperkirakan kekuasaan kelompok ini di Afghanistan juga akan cukup kokoh. Tinggal bagaimana kedepannya Thaliban bisa mengakomudir kepentingan para pendukungnya dan menjaga kekompakan di intern pemerintahannya agar kekuasaan mereka bisa langgeng.

Sebagaimana ditehui, selama ini Afghanistan merupakan wilayah yang selalu bergejolak baik karena pertarungan kepentingan asing atas hasil bumi mereka maupun  perpecahan politik di kalangan orang Afghanistan sendiri. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi negara dan masyarakat Afghanistan untuk mempertahankan keamanan dan kedamaian di negeri mereka. (*/asya)   

 

SAMARINDA - Banyaknya masyarakat yang geram kepada pemerintah akibat susahnya persyaratan dalam bepergian ke luar kota selama berjalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berlangsung. Tak terkecuali, masyarakat Kota Samarinda.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa naik pesawat adalah mempunyai surat vaksin dan surat hasil keterangan Swab - PCR atau Swab - Antigen. Satu hal yang menjadi permasalahan ialah surat vaksin. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain pun juga mempersoalkan hal tersebut.

Sani mengakui, persyaratan surat vaksin ini menjadi upaya pemerintah dalam menghambat penyebaran kasus positif Covid - 19. Namun, ia merasa sedikit gusar dengan persyaratan tersebut berlaku di Kota Samarinda.

"Secara pribadi, agak gusar. Sertifikat vaksin jadi syarat sementara vaksinnya susah. Kedua, vaksin itu kan hak asasi manusia. Kalau dia nggak mau vaksin, kita juga nggak bisa paksa. Jangan kita gunakan cara untuk mempersempit hak dia gitu. Jangan hak org dipersempit  secara  administrasi, nggak boleh  ngurus ini - itu kalau ngk punya surat vaksin," ungkap Sani melalui telepon pada Jum'at (06/08/2021).

Alasan lain yang menjadi kurang setujunya Sani atas syarat surat vaksin tersebut ialah masyarakat kesusahan dalam mencari stok vaksin di Kota Samarinda. Ada pula, masyarakat yang memiliki penyakit komorbid yang menyebabkan dirinya tidak bisa melakukan vaksinasi Covid - 19. Hal ini menjadi pertanyaan besar.

Sani berharap kepada pemerintah pusat agar bisa meninjau kembali persyaratan tersebut. Masyarakat bisa menerima persyaratan tersebut apabila, masyarakat mudah dalam memperoleh vaksinnya dan masyarakat mempunyai syarat alternatif apabila tidak bisa melakukan vaksin.

"Kalau mau menjadikan vaksin suatu sertifikat vaksin sebagai syarat, penuhi dulu ketersediaan vaksin secara luas. Artinya masyarakat ngggak capek - capek cari. Kalau udah begitu, monggo. Solusinya sudah disediakan, vaksinnya sudah berlimpah bisa didapat dengan mudah. Baru kita bisa sedikit memahami aturan itu," tandasnya. (Disya/dil)

Sumber:

https://samarindasmartcity.com/article/protes-syarat-surat-vaksin-untuk-bepergian-komisi-iv-penuhi-ketersediaan-vaksin-dulu

SAMARINDA, SSCNews - Asas kemanusiaan sedang diuji di antara masyarakat selama pandemi Covid - 19. Tak terkecuali Kota Samarinda. Semakin banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif Covid - 19 melakukan isolasi mandiri kesusahan dalam mencukupi kebutuhan makanannya. Banyak sekali relawan ataupun organisasi masyarakat yang mengadakan dapur umum untuk membantu memberikan makanan gratis kepada warga yang terdampak Covid - 19. Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda juga membantu obat - obatan dengan menyisihkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) seluruh ASN.

Sekretaris Komisi IV, Deni Hakim Anwar, memberikan saran agar Kota Samarinda bisa memengaruhi Covid - 19 dari segi nilai kemanusiaan. SSCN menemui Deni pada Kamis (29/07/2021) di ruang kerjanya. Deni menyatakan, masyarakat tidaklah takut akan varian Covid - 19.

"Yang masyarakat takutkan lapar sama kesusahan, itu bahaya ! Masyarakat sudah kelaparan dan kesusahan susah semuanya. Tinggak kolaborasi dan inovasi. Itu aja sama - sama," kata Deni.

Politisi Gerindra tersebut menerangkan, seluruh pihak harus bekerjasama dan berkolaborasi. Ia meminta agar tiap orang tidak membebankan seluruh permasalahan Covid - 19 ini kepada pemerintah saja ataupun satu pihak saja. Ia mengakui kolaborasi seluruh pihak sangat mudah dan otomatis asas kemanusiaan dalam membantu orang lain akan muncul. Salah satunya, perusahaan swasta. Komisi IV meminta agar pemkot bisa meminta perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR untuk penanganan Covid - 19.

"Itu sudah jelas, daripada mereka berusaha di kota sendiri. Pengusaha kan wajib untuk menyisihkan 3 persen kan, sekarang saatnya pemkot untuk meminta ke pengusaha untuk membantu masyarakat tadi. Mohon maaf, pengusaha migas. kita minta tu bantu penyediaan tabung oksigen dan pengisiannya. Pengusaha sembako, kita minta bisa berbagi," jelasnya.

Secara tegas, Deni mengatakan penanganan Covid - 19 adalah tanggung jawab bersama. Bagi pihak yang mempunyai rejeki yang berlebih, situasi ini bisa menjadi ladang pahala untuk membantu warga yang memiliki kekurangan finansial agar semua bisa ringan dan terkendali. (Disya/dil)

JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku KLB Partai Demokrat (Deli Serdang) yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Senin (17/5/2021).

Hal ini seperti tercantum dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, dimana PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat mengatakan setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

Menurut Muhajir ini menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum.

“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” tegas Muhajir dalam siaran pers yang diterima SSCNews, Senin (17/5/2021).

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

MELAWAN PROPAGANDA POST TRUTH POLITICS
Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” tandasnya.

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah sebagai berikut: Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.(doni)

 

JAKARTA;  “Kami keluarga besar Partai Demokrat ingin terus juga bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani dan menghadapi krisis pandemi, juga dalam rangka memulihkan ekonomi,” tutur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada awak media setelah melakukan silaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/5) sore.

Ketum AHY berpendapat, menjadi pemimpin di masa pandemi merupakan kondisi yang sangat berat. Untuk itu, kinerja Gubernur Anies saat ini patut diberikan apresiasi. "Kami apresiasi segala kerja yang dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta," ucap Ketum AHY.

Terakhir Ketum AHY menyampaikan, silaturahmi ini dilakukan untuk meyakinkan kehadiran semua pihak dalam situasi negeri seperti sekarang ini.

“Kami hanya ingin meyakinkan bahwa dalam situasi negeri yang membutuhkan kehadiran kita semua, negara hadir, pemerintah hadir, partai-partai politik hadir, dan semua elemen bangsa juga harus hadir, itulah diskusi kita tadi. Jadi mudah-mudahan dengan banyak pengalaman dan diskusi yang kita lakukan, bisa memperkuat upaya kita berkontribusi untuk negeri ini. mudah-mudahan silaturahmi semacam ini bisa terus kita jalin dan kita bawa ke tempat-tempat yang lain,” tutup Ketum AHY.

Anies pun menyampaikan apresiasi kepada Ketum AHY dan seluruh jajaran Partai Demorkat. “Kita mendiskusikan tadi bersama Mas Agus berbagai tantangan yang ada di Jakarta dan saya sampaikan apresiasi kepada Mas Agus dan seluruh jajaran Partai Demokrat yang selama ini telah bekerja bersama. Partai Demokrat baru saja melewati masa ujian yang tidak sederhana, insya Allah ini akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga semakin solid, dan makin memberikan manfaat untuk semua. Kami terima kasih atas kesempatan untuk bisa menerima dan bersilaturahmi pada sore hari ini,” tutur Anies.

Saat pertukaran cinderamata, Gubernur Anies memberikan AHY sebuah buku yang berisi potret Jakarta selama pandemi yang berjudul “Potret Jakarta 2020: Kolaborasi Melawan Pandemi. Sementara AHY memberikan Anies sebuah kaos bertuliskan “Muda adalah Kekuatan”.

Sebelumnya, Ketum AHY bersilaturahmi dengan para anggota FPD DPRD DKI Jakarta, di Kantor DPRD DKI. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Ketum AHY dan rombongan berjalan kaki menuju Balai Kota. Tiba di lokasi pukul 15.36 WIB, Ketum AHY yang mengenakan batik bercorak biru tua langsung disambut oleh Gubernur Anies. “Assalamualaikum, apa kabar Mas,” sapa AHY kepada Anies. “Waalaikumsalam, kabar baik Mas. Alhamdulillah sampai di sini juga, mari silahkan masuk,” jawab Anies.

Mendampingi Ketum AHY antara lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Kepala Badan Komunikasi dan Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron serta Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso. (dna/csa)

SAMARINDA, Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda yang dilakukan oleh KPUD kota Samarinda menangkan pasangan Andi Harun- Rusmadi yang mendapatkan suara terbanyak.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020, Rabu (16/12/2020) tersebut diperoleh hasil per kecamatan sebagai berikut:

Di kecamatan Samarinda Kota, yang memiliki DPT sebanyak 24.871 dengan surat suara sah 11.455 dan tidak sah 605 diperoleh hasil paslon 01 sejumlah 2676, Paslon 02 sebanyak 4.147 dan Paslon 03 memperoleh 4632 suara.

Di Samarinda Utara, Daftar Perolehan Tetap (DPT) berjumlah 69.429, dengan surat suara sah berjumlah 37.374 dan surat suara tidak sah berjumlah 2015. Paslon nomor 01, Barkati - Darlis, memperoleh 8.056 suara. Paslon nomor 02, AH - Rusmadi, memperoleh 15.057 suara. Sedangkan, Paslon nomor 03, Zairin - Sarwono, memperoleh 14.261 suara.

 

Sementara itu di  Samarinda Ilir, Paslon nomor 01 mendapatkan 6989 suara, Paslon nomor 02 mendapatkan 11.031, sedangkan Paslon nomor 3 mendapatkan 7.932. Perolehan ini adalah hasil dari jumlah DPT 50.859. Jumlah surat suara sah ialah 25.952 dan jumlah surat suara tidak sah ialah 1589.

Di  Sambutan, dengan jumlah DPT  sebesar 38.823, jumlah surat suara sah sebesar 20.015, dan jumlah surat suara tidak  sah sebesar 1509. Paslon nomor 01 memperoleh suara sebesar 5.622, Paslon nomor 02 memperoleh suara sebesar 8.615, serta Paslon nomor 03 memperoleh suara sebesar 5778.

Dengan jumlah DPT 47.293, jumlah surat suara sah sebesar 20.376 dan surat suara tidak sah berjumlah 1.246, perolehan suara di kec. Loa Janan Ilir diantara lain, Paslon nomor 01 memperoleh 5.726 suara; Paslon nomor 02 memperoleh 8.700 suara;dan Paslon nomor 03 memperoleh 5.950 suara.

Beralih ke kecamatan Palaran, perolehan suara Paslon nomor 01 berjumlah 8.625. Perolehan suara Paslon nomor 02 berjumlah 8.716 dan perolehan suara Paslon nomor 03 berjumlah 4931. Hasil ini dengan perolehan surat suara sah berjumlah 22.272 dan surat suara tidak sah berjumlah 1.491, dengan jumlah DPT sebesar 43.655.

Kec. Samarinda Seberang memiliki DPT berjumlah 45.415. Perolehan suara diantaranya, Paslon nomor 01 sebesar 11.506; Paslon nomor 02 sebesar 5893; dan, Paslon nomor 03 sebesar 4876. Jumlah surat suara sah sebesar 22.276 dan surat suara tidak sah sebesar 776.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi  Akhir Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang sebagai berikut, Paslon nomor 01 memperoleh suara berjumlah 12.886; Paslon nomor 02 memperoleh suara berjumlah 12.080; sedangkan, Paslon nomor 03 memperoleh suara berjumlah 16.053. Jumlah surat suara sah sendiri berjumlah 41.019 dan jumlah surat suara tidak sah berjumlah 2.899.

Kecamatan Sungai Pinang sendiri memiliki DPT berjumlah 73.309. Hasilnya ialah Paslon nomor 01 memperoleh 10.140 suara, Paslon nomor 02 memperoleh 13.993 suara, dan Paslon nomor 03 memperoleh 12.364 suara. Terdapat 36.497 surat suara yang sah dan 2.277 surat suara yang tidak sah.

Terakhir, di kecamatan Samarinda Ulu , Paslon nomor 01 memperoleh 11.016 suara. Paslon nomor 02 memperoleh 14.360 suara, sedangkan Paslon nomor 03 memperoleh 21.468 suara. Dengan DPT berjumlah 94.975, jumlah surat suara yang sah ialah 46.844 dan jumlah surat suara yang tidak sah ialah 3.068. (sscn/*)

Gambar:detak kaltim

SAMARINDA: Dengan diiringi lantunan shalawat, pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Samarinda Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis melangkahkan kaki memasuki halaman kantor KPUD kota Samarinda, Minggu malan senin (07/09/2020).

Selain diiringi masa pendukungnya, sang Badar (singkatan nama keduanya) juga didampingi oleh para istri mereka dan para letinggi 3 partai politik pengusung.

Hadir ketua partai Demokrat H.Viktor Yuan beserta sekretarisnya, ketua PAN Samarinda Jasno beserta sekretarisnya, dan ketua partai Golkar H.Hendra juga beserta sekretarisnya.

Sebelum menuju ke KPUD kota Samarinda, pasangan Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis terlebih dahulu melaksanakan ibadah shalat Isya berjamaah di Masjid Al Ma'rup simpang empat Lembuswana. Setelah itu baru rombongan bergerak ke kantor KPUD di jalan Juanda Samarinda.

Dalam sambutannya bakal calon walikota Muhammad Barkati menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pendukungnya. Namun demikian dia juga berpesan agar mereka mentaati aturan yang ada khususnya berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini.

Kedatangan pasangan Badar disambut dan diterima oleh ketua KPUD kota Samarinda, Firman Hidayat beserta jajaranya. Dan pendaftaran malam ini berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Dengan pendaftaran pasangan Badar (Barkati-Darlis) ini melengkapi sudah para bakal calon pemimpin kota Samarinda yang akan berkompetisi dalam pemilu kepala daerah mendatang.

Sebelumnya pasangan Andi Harun-Rusmadi Wongso dan pasangan Zairin-Sarwono telah terlebih dahulu mendaftar di KPU dan telah resmi menjadi peserta kontestasi pemilihan kepala daerah kota Samarinda periode 2020-2025.

Kita semua tentu berharap bahwa pelaksanaan hajatan demokrasi tingkat kota Samarinda ini dapat berjalan lancar dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Baik itu kecurangan dalam hal pelanggaran kampanye, money politik, hingga perhitungan hasil suara.

Dengan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil insya Allah Samarinda akan mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang bisa membawa masyarakat daerah ini kepada kesehahteraan. (*/Asya)