BALIKPAPAN, Swara Kaltim Perpustakaan sekolah mengoleksi buku-buku pelajaran sebagai bacaan untuk kepentingan pendidikan yang disusun menurut sistem tertentu yang ada di sekolah.

Selain itu, perpustakaan merupakan unit kerja berupa tempat pengumpulan, penyimpan dan memelihara koleksi pustaka, baik buku-¬buku ataupun bacaan lainnya yang diatur, dengan cara tertentu untuk memudahkan pembaca.

Staf perpustakaan SD Bhayangkari Balikpapan Yuda mengatakan, selain perpustakaan sekolah, di sekolahnya juga disediakan buku-buku bacaan di luar ruangan, begitu juga di setiap ruang kelas terdapat perpustakaan.

“Minat baca murid sangat tinggi dan yang paling diminati buku bacaan oleh murid di sini yakni buku buku atlas dan kamus tiga bahasa,” katanya kepada media ini beberapa waktu lalu.

Yuda menjelaskan, buku di perpustakaan boleh dipinjam dengan syarat mengisi buku daftar peminjaman buku. Jumlah buku yang ada di perpustakaan SD Bhayangkari Balikpapan sekitar 2.000 buku. “Kami berharap kedepan  generasi muda rajin membaca sehingga mempunyai pengetahuan yang luas dari buku yang di bacanya,” harap Yuda.(adv/sb/dho)

SANGATTA, MEDIAIBUKOTA- Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kutai Timur memiliki 4 Unit Pelaksana Teknis ( UPT) yang terbagi di empat zona di 18 Kecamatan Se-Kutai Timur dengan tujuan untuk mendukung, memperlancar serta meningkatkan kualitas tiap-tiap perpustakaan di UPT Perpustakaan masing-masing zona.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kutai Timur Dr Ayub melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan H Akhmad Zais saat ditemui diruang kerjanya, menyebutkan 18 Kecamatan itu dibentuk 4 UPT Perpustakaan dan masing-masing membawa beberapa kecamatan.

“Jadi empat UPT itu masing-masing membawa kecamatan sesuai zona untuk memudahkan melakukan pendataan,” kata Akhmad Zais.

Disebutkan seperti UPT  Sangatta Utara itu membawahi Kecamatan Sangatta Utara sendiri, kemudian Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk pandan, Kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan Bengalon.

“UPT Sangatta ini masuk zona 1 dengan lima kecamatan,”sebut Akhmad Zais.Kemudian UPT Muara Bengkal itu membawahi Kecamatan Muara Bengkal sendiri lalu Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Long Masengat, kecamatan Batu Ampar serta Kecamatan Busang.

“Kalau UPT Muara Bengkal ini masuk di Zona 2 dengan 6 kecamatan,” ujarnya lagi.

Lalu lanjutnya lagi UPT Wahau membawahi Wahau sendiri, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Kongbeng. Ini masuk zona 3.

Terakhir UPT Sangkulirang membawahi Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaubun Kecamatan Karangan, Kecamatan Sandaran atau disebut zona  4. (adv/lk/dho)

TANJUNG REDEB, MEDIAIBUKOTA- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau Yudha Budisantosa mengakui antusias kunjungan masyarakat ke perpustakaan memang mengalami penurunan.

“Kami akui tingkat kunjungan mengalami penurunan terlebih faktor pandemi sehingga harus menyesuaikan kondisi. Namun sekarang pelayanan sudah kembali seperti biasa, sehingga pihaknya terus berupaya untuk menggenjot kembali kunjungan ke perpustakaan,” ucap Yudha belum lama ini.

Berbagai upaya yang dilakukan ini agar bisa meningkatkan jumlah kunjungan tersebut. Karena bagaimanapun, lanjut Yudha minat baca merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan masyarakat.

"Kita terus upayakan peningkatan jumlah kunjungan dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang nyaman bagi masyarakat," bebernya.

Pihaknya juga senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan perpustakaan.

"Perpustakaan merubah diri. Artinya memfasilitasi juga yang sifatnya digital. Seperti pengelolaan yang sudah menggunakan ITE. Selain itu juga kami juga punya buku digital yang bisa diakses semua orang, kapan dan di manapun," jelasnya.

Selain di perkotaan, sebutnya upaya memajukan literasi juga menyasar ke perkampungan. Pihaknya sudah membina perpustakaan-perpustakaan di berbagai kampung.

"Dari 100 kampung yang ada, sebagian besar sudah memiliki perpustakaan. Itu terus kita kembangkan sampai nantinya semua kampung punya perpustakaan,” jelas Yudha.

Salah satu upayanya, dengan menggelar lomba perpustakaan antarkampung yang sudah rutin digelar setiap tahun.

“Supaya perpustakaan ini terus menyebar ke seluruh kampung, dan mereka semua berada di bawah binaan kami,” ujar Yudha.

Diungkapkan pula salah satu metode lainnya, seperti saat memperingati Bulan Kunjung Perpustakaan mereka telah melaksanakan Festival Literasi.

“Luar biasa antusias warga mengikuti berbagai rangkaian lomba dan aneka kegiatan di Festival Literasi. Kami juga merasa bangga mendapat dukungan luar biasa dari ibu Bupati Berau,” pungkas Yudha.(adv/bp/dho)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Tak sia-sia keberadaan Perpustakaan yang SMA Negeri 5 Samarinda yang merupakan sekolah tertua di Samarinda. Ini terbukti dengan aktifitas jelang usai pelaksanaan ujian semester. Dimana staf layanan perpustakaan SMA Negeri 5 Samarinda bertambah kesibukan, lantaran banyak siswa yang mengembalikan pinjaman buku.

“Kalau sudah habis semesteran, buku-buku itu kembali banyak sekali, seperti gunung buku di ruangan  perpustakaan  ini,” kata Hamdah – salah satu staf layanan perpustakaan SMA Negeri 5 Samarinda belum lama ini.

Ia mengatakan peminjaman buku di perpustakaan tersebut memang mengalami peningkatan ketika menjelang ujian semester, karena memang perpustakaan juga menyediakan koleksi buku-buku paket pelajaran sekolah. Sehingga di waktu itu, isi rak buku di perpustakaan nyaris kosong. Namun setelah ujian semester selesai, rak-rak buku kembali penuh.

“Seperti sekarang, ini sudah waktu peminjaman, jadi bersih semua buku di sini, biasanya rak buku-buku full buku,” ungkapnya.

Sementara, peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 5 Samarinda sendiri, lanjutnya, wajib menjadi anggota perpustakaan dan ada batasan waktu peminjaman.

“Kalau dulu per minggu, kalau sekaran per semester untuk pengembalian buku. Sama juga buku-buku lain seperti cerpen, kami pinjamkan juga cuma ada batasnya seminggu. Kalau peminjaman lewat waktu, kami tidak kenakan denda, karena kami punya catatanya di buku peminjaman, yang penting buku itu kembali,” terangnya.

Kendati waktu pengembalian buku sangat dilonggarkan di Perpustakaan SMA Negeri 5 Samarinda, tetapi kata Hamdah, ada saja buku-buku yang tidak kembali setelah dipinjam. Alasannya pun beragam, mayoritas siswa tidak membawa buku tersebut pulang, melainkan diletakkan di dalam kelas.

“Ada juga buku yang dipinjam tidak kembali. Sebenarnya bukan tidak kembali, cuma kadang di taruh di kelas, malas bawa berat-berat dalam tas.  Nanti kalau waktu pengembalian dia cari dan kembali bukunya. Jadi sebenarnya minat baca siswa di sini sangat tinggi sekali, hanya saja itu masalahnya,” katanya.

Dia menambahkan, Perpustakaan SMA Negeri 5 Samarinda memiliki sebanyak 2.002 judul koleksi buku atau lebih dari 8.512 eksemplar buku. Tidak hanya menyediakan buku pelajaran, tetapi juga ada koleksi buku fiksi dan non fiksi.

“Pengadaan buku dari bendahara langsung, kalau untuk pertahun pengadaannya  2 kali, cuma kalau tahun ini baru sekali. Tapi  waktu masa COVID masih tetap pengadaan buku juga walaupun anak-anak libur,” tandasnya.(adv/an/dho)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA-  Buku-buku novel menjadi kegemaran anak-anak muda, karena memiliki berbagai cerita menarik. Salah satu tempat yang banyak menyediakan koleksi berbagai judul novel adalah Perpustakaan Daerah Kaltim, yang ada di Jalan Ir Juanda Samarinda. Puluhan ribu judul novel berbagai pengarang mudah ditemukan di tempat ini.

Perpustakaan Daerah Kaltim memberikan layanan peminjaman buku-buku novel kepada Pemustaka. Namun tentunya ada ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi. Diantaranya, menjadi anggota Perpustakaan Daerah Kaltim dan siap dikenakan sanksi jika pengembalian buku melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

“Kalau untuk melebihi waktu akan dikenakan sanksi Rp 1.000 per hari per buku,” terang Staf Layanan Koleksi Referensi DPK Kaltim Rosanna BR Sitepu.

Koleksi buku-buku novel milik Perpustakaan Daerah Kaltim yang dipinjam oleh Pemustaka, kata dia, sampai hari ini masih saja ada yang tidak kembali, ataupun peminjaman melebihi batas waktu yang diberikan.

“Untuk pengembalian buku novel banyak yang melebihi batas waktu dan banyak juga yang tidak kembali. Karena kebanyakan mereka itu adalah mahasiswa  Pemustakanya, terus mereka suka pindah-pindah,” bebernya.

Sebenarnya, lanjut Rosanna, dulu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim memiliki cara untuk mengantisipasi adanya buku-buku yang tidak dikembalikan oleh Pemustaka.

“Dulu kita ada kirim surat, sebelum jatuh tempo sudah dikirim surat. Sebelum pandemi ada yang namanya SMS member, yang mengingatkan sebelum jatuh tempo.  Dulu kita juga jemput bola, kalau sekarang tidak tahu lagi apakah tidak ada anggaran atau bagaimana,  itu ada BBM  juga, ditambah petugas kami makin lama makin sedikit, karena banyak yang pensiun tapi tidak ada yang menggantikan,” pungkasnya.(adv/an/dho)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Perpustakaan Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda terus berkembang, tidak lagi menggunakan sistem layanan manual, tapi juga dengan layanan digitalisasi.

Perpustakaan ini memiliki koleksi buku lebih dari 12.000 judul, mayoritas terkait program study (Prodi) Hukum, Ekonomi, Fisipol, Sospol, Pertanian, Kesehatan hingga koleksi judul buku fiksi, non fiksi dan novel.

Staf Unit Pengolahan Koleksi Perpustakaan Untag Samarinda Andi Ferawati Mappatunru menjelaskan,  jumlah koleksi judul buku yang ada di perpustakaan tersebut sebenarnya mencapai di atas 12.000 judul. Tetapi  banyak dari buku-buku yang sudah berumur, sehingga untuk tetap menjaga buku-buku tersebut dialih mediakan ke dalam bentuk digital.

Menurut dia, buku-buku yang dialih mediakan tersebut memiliki beberapa syarat. Diantaranya, selain menjadi buku langka, jumlah buku terbatas dan buku mengalami kerusakan.

“Untuk koleksi buku-buku yang lama itu sudah kita alih mediakan ke bentuk digital dan untuk koleksinya sudah banyak,” katanya belum lama ini.

Masih kata dia, selama ini Perpustakaan Untag Samarinda belum pernah melakukan pemusnahan koleksi buku-buku lamanya. Karena kata dia, buku-buku tersebut masih dicari oleh Pemustaka.

“Kalau untuk pemusnahan kita tidak akan musnahkan, karena buku lama pasti ada beberapa yang akan mencari, karena buku semakin lama semakin langka. Jadi kita lakukan perawatan berkala,” terangnya.

“Untuk perawatan buku, kita perbaiki kalau sekiranya rusak, caranya bermacam-macam tergantung tingkat kerusakannya juga.  Alhamdulillah kalau dimakan rayap tidak, karena kita selalu menjaga buku-buku di sini,” sambung Andi.

Sejak Perpustakaan Untag Samarinda menggunakan sistem layanan digitalisasi, Andi mengatakan, koleksi buku-buku lebih aman. Pengembalian buku yang dipinjam oleh Pemustaka selalu kembali tepat waktu.

“Selama kita menggunakan data digital ini semua buku kembali. Selain itu mahasiswa sendiri seperti sudah sadar diri, jadi rata-rata pengembalian tepat waktu. Memang  buku yang tidak kembali ada, selama dulu masih diberlakukan peminjaman bebas pinjam atau bebas pustaka, karena  kami belum menggunakan data digital yang belum terkonek dengan mahasiswa,” ungkapnya.

Walaupun sudah menggunakan layanan digitalisasi untuk keamanan buku, tapi Perpustakaan Untag Samarinda tetap menerapkan aturan sanksi denda kepada Pemustaka yang tidak mengembalikan buku melebihi batas waktu yang ditentukan, ataupun kondisi buku hilang.

“Peminjaman buku maksimal 3 buku selama seminggu dengan 3 kali perpanjangan. Jika melewati batas itu, maka dikenakan sanksi. Karena buku itu eksemplarnya tidak banyak, ditakutkan ada juga yang ingin meminjam.  Kalau misalnya mahasiswa ini menghilangkan buku itu, maka wajib mengganti dengan judul yang sama atau  biasanya mereka mengganti uang seharga buku atau mengganti dengan buku yang sekiranya kita butuhkan,” pungkasnya.(adv/don/an/dho)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim HM Syafranuddin mengungkapkan, merujuk dari hasil kajian Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2021 tercatat, bahwa Indeks Kegemaran Membaca di Kaltim mencapai angka 62.22 persen dan masuk kategori cukup tinggi.

“Indeks Kegemaran Membaca ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam membaca buku dan memanfaatkan internet, untuk sebagai preferensi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan bahan bacaan,” ujarnya di beberapa kali kesempatan acara perpustakaan.

Tapi dia juga mengingatkan bahwa  saat ini posisi Indeks  Pembangunan  Literasi Masyarakat (IPLM)  Kaltim   hanya tercatat 22.42 persen atau masih masuk dalam kategori rendah.

“Indeks Literasi ini berkaitan dengan komponen penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan,” katanya.

Dengan keadaan ini, dia meminta dukungan kepada semua pihak untuk dapat bersama-sama meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Kaltim, karena masih memerlukan perhatian serius.

HM Syafranuddin menyebut, jumlah  perpustakaan di Kaltim, diungkapnya dari 2.775 unit perpustakaan, tapi yang baru memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) baru hanya mencapai 197 unit atau 7,21 %.

Untuk itu, kata dia, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan standar perpustakaan di Kaltim tidak pernah berhenti.  Diantaranya dengan pemberian buku bacaan, pelatihan sumber daya manusia (SDM)  Perpustakaan, serta pembinaan.

“Kami bangga, sejumlah perusahaan juga ikut berpartisipasi membantu peningkatan SDM di bidang perpustakaan,” pungkasnya.(adv/Don/dho)

BALIKPAPAN. MEDIAIBUKOTA- Melaksanakan silahturahmi dengan Komite Sekolah SMK 6 Balikpapan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyebut bahwa dari hasil pertemuan yang diikuti langsung oleh Kepala Sekolah SMK 6 Balikpapan Bapak Agus Prihanto,S.Pd.M.Pd. Bahwa hal utama yang perlu diatasi yaitu masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya yang masih menjadi polemik.

“Yaitu dengan Pembagunan Ruang Kelas Baru, selama ini polemik PPDB adalah masalah daya tampung SMK/SMA tidak cukup untuk menampung lulusan dari SMA. Sehingga solusi jangka pendeknya adalah Penambahan Ruang Kelas Baru,” kata Sigit dalam pertemuan, Rabu (24/8/2022).

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 6 Balikpapan Agus Prihanto menyampaikan, sebagai wadah silaturahmi Komite Sekolah dengan Wakil Ketua DPRD Kaltim. Agus menyampaikan bahwa ia berharap Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo memperjuangkan  terkait dengan Aspek Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti SMK 6. Yakni masih kekurangan guru IT dan Guru Teknik Pengelasan dan yang tak kalah utama adalah Kebutuhan Perlengkapan alat Praktek , Penambahan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Ruangan Praktek serta aula.

Selain itu, hadir pula Mutanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kaltim wilayah 1, menyampaikan harapannya agar bisa mempresur Pemerintah Kota Balikapapan segera memproses sertifikat tanah SMK 7 Balikpapan dan diserahkan ke Provinsi agar Pembangunan SMK 7 segara bisa dilaksanakan.

Menanggapi hal itu, Politisi asal Partai PAN Sigit Wibowo, mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kepala SMK 6 Balikpapan yang telah memfasilitas pertemuan ini. “Pertemuan ini tentu harapannya menjadi wadah sinkronisasi antara peran kami di DPRD dengan rekan-rekan Komite sekolah dan para guru. Untuk usulan seperti Ruang Kelas Baru , alat praktek , Pembagunan Ruang Praktek serta aula insyallah kita akan perjuangkan namun semua butuh proses panjang karena sistem adminstrasi pembangunan sekarang terintegrasi dengan di sistem SIPD,” ungkap Sigit. (adv/hms5 DPRD)

SAMARINDA. KOMIFONEWS- Pelaksanaan Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2022 di Samarinda mendapat apresiasi dari Legislatif Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemrakarsa acara
dianggap sukses setelah tiga tahun terakhir tidak ada kegiatan serupa akibat pandemi covid 19.

Terlihat, ribuan masyarakat samarinda berbondong-bondong memadati jalan rute pawai yang digelar Sabtu (20/8) lalu. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda, Andi Harun dan Rusmadi.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK usai mengahadiri pawai pembangunan. Menurut dia, pelaksanaan Pawai dan Karnaval Budaya 2022, suatu hal yang sangat dinanti oleh masyarakat Kaltim.

Pasalnya, akibat pandemi covid 19 sejak tiga tahun terakhir, pelaksanaan pawai dan karnaval tidak bisa dilaksanakan. Sehingga antusiasme masayarakat menyambut kembalinya pawai tampak sangat
tinggi.

"Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya, seharusnya setiap tahun dilakukan. Karena ini merupakan hiburan sekaligus aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, ini juga jadi ajang promosi bagi pemerintah terkait pembangunan apa saja yang sudah dilakukan serta program apa saja yang akan dilakukan" ujarnya.

Kreativitas peserta pawai sebut Makmur, menjadi media visual yang bisa langsung disaksikan masyarakat tentang bagaimana kinerja kepala daerah selama ini.

“Selain promosi yang dilakukan pemerintah melalui media massa dan media elektronik, pawai juga merupakan salah satu media promosi yang paling efektif dalam memberikan informasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, hingga inforasi yang berkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan,” terang dia.

Semantara itu, Gubernur Kaltim Isran mengatakan, pawai pembangunan mengobati kerinduan warga Kota Tepian dan sekitar untuk melihat penampilan peserta pawai. “Tidak apa-apa, hari ini kita macet-macetan. Kita rayakan kemerdekaan RI yang ke-77,” seru dia saat memberikan sambutan.

Gubernur mengutarakan rasa syukurnya, masyarakat dapat berkumpul dan bergembira menyaksikan pawai pembangunan, setelahtiga tahun tidak dilaksanakan sebagai dampakpandemi Covid-19.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul merayakan kemerdekaan dalam pawai pembangunan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan,”ujar Isran.

Pawai Pembangunan diikuti ribuan pesertayang terbagi dalam 361 barisan dan kelompok. Peserta berasal dari berbagai unsur, diantaranya dari OPD Samarinda, sejumlah sekolah, ormas dan
perkumpulan serta berbagai komunitas di Samarinda. (adv/hms6-DPRDkALTIM)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA: Ketua DPRD Kaltim Drs. H. Makmur Hapk, MM turut menghadiri kegiatan Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara Tahun 2022 dalam Rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan RI,  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada Sabtu (20/08/2022).  

Tampak pula Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi serta jajaran Porkopimda berada di panggung kehormatan yang berada di depan Taman Samarendah ini. Di atas panggung kehormatan yang berada tak jauh dari rumah jabatan Wakil Gubernur tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Rusamadi serta puluhan pejabat Pemerintah Kota Samarinda selaku tuan tumah tentunya tidak ketinggalan menyaksikan pawai pembangunan.

Pawai ini tampaknya sangat ditunggu oleh masyarakat, lantaran selama sekitar 3 tahun mereka tidak bisa menikmati pertunjukan akbar yang merupakan pesta rakyat ini. Makanya tak heran setelah kondisi mulai norman dan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) dikuti oleh sekitar 371 kelompok. Terdiri dari kelompok pejalan kaki, drumband dan mobil hias.

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Di usia kemerdekaannya Republik Indonesia yang ke 77, oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK negeri ini dinilai telah telah banyak capaian pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia khususnya dalam bentuk infrastruktur publik.

Tidak hanya itu, capaian dalam bentuk program-program nyata dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga terus menunjukkan perbaikan.

“Kita berharap di Tahun 2022, khususnya Kaltim sejumlah program yang belum terealisasi dapat segera dituntaskan karena ini menjadi pertanggungjawaban bersama DPRD dan Pemprov Kaltim kepada masyarakat,” kata Makmur saat memimpin Rapat Paripurna ke-77 DPRD Kaltim dengan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Kolonel Inf Dendi Suryadi, Wakil DPRD Kaltim M Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo.

Ia menambahkan adapun tema yang diusung untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini yakni “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. tema tersebut mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pancasila dan bhinneka tunggal ika mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada, dasar-dasar negara yang menuntun kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa indonesia maju.

“Kurang lebih dua tahun ini indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah yang begitu berat yaitu dampak pandemi covid-19 yang melanda hingga saat ini, namun ditengah keterpurukan tersebut, diharapkan semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan yang lebih baik, kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat harus tetap bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global, dan kita harus bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 yang mana indonesia memiliki pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan tersebut,”jelasnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa indonesia yang berbhineka tunggal ika, dengan berpegang teguh pada pancasila, kita yakin akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” tambahnya.(adv/hms4/hms8/mik)

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Membahas Rancangan Peraturan tentang Pelayanan Kepemudaan, Ketua Pansus Kepemudaan DPRD Kaltim Ismail ST menyebut bahwa Raperda yang ia bahas Bersama Anggota lainnya dalam pansus tersebut merupakan bagian dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur.

Meski tak menyebutkan secara detail visi misi Gubernur Kaltim, seperti diketahui bahwa disebutkan salah satunya yakni  Misi yang tertulis yaitu Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing terutama Perempuan, pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Mendasari hal tersebut, Ismail menyebut bahwa pentingnya Raperda ini memang digodok demi membuka ruang bagi pemuda khususnya di Kalimantan Timur agar benar-benar menjadi pemuda yang berdaya saing guna mempersiapkan diri menjadi generasi penerus pembangunan di Kalimantan Timur.

“Sebab mereka-mereka inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin di Kalimantan Timur, mengisi ruang, profesi, jabatan dan berbagai kesempatan maupun peluang lainnya. Kami mengedepankan masukan, hal ini sekaligus dalam rangka mendukung visi misi Gubernur karena diperlukan payung hukum untuk memperkuat arah tersebut,” kata Ismail dalam rapat yang baru- baru ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kaltim.

Didampingi Wakil Ketua Pansus, Fitri Maisyaroh, Rapat yang menghadirkan sejumlah mitra terkait diantaranya perwakilan dari Pemuda Disabilitas, Kohati Badko Kaltimtara dan sejumlah undangan
lainnya.

Senada dengan rekan di Pansusnya, Fitri mengatakan bahwa untuk menyempurnakan isi Raperda sangat banyak masukan yang ia harapkan. Sehingga pertemuan pada Selasa (16/8) itu bukan menjadi hearing terakhir bertemu dengan mitra. Fitri sangat berharap akan ada banyak masukan dari pihak terkait lainnya untuk memberi usulan dan saran.

“Agar ketika Raperda ini akan disahkan tidak banyak revisi, selain itu akan benar-benar menjadi Perda yang aplikatif untuk jangka Panjang sehingga tidak perlu revisi berulang untuk muatan Perda
terkait kepemudaan,” urai Fitri.

Oleh sebab itu, fitri juga berharap ada masukan dan saran sekiranya mitra terkait yang perlu diajak berdiskusi mengenai Raperda ini bisa disampaikan kepada Pansus. Semakin banyak masukan akan memperkaya dan berharap membuka fikiran, sehingga isi Raperda dapat menjadi payung hukum yang kuat mendorong kemajuan Kalimantan Timur melalui pemuda.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dispora Kaltim dan Biro Hukum Setda Kaltim tersebut, Fitri juga mengungkapkan. Ia sangat berharap semua yang berkaitan dengan kepemudaan termasuk
pemuda disabilitas, pemuda korban narkoba, bencana, disabilitas agar juga terakomodir.

“Mungkin diperlukan Bab khusus yang menaungi pemuda seperti disabilitas, korban narkoba, bencana dan lain-lain misalnya. Dikhawatirkan terlupakan sehingga untuk mengakomodir, pansus nantinya akan
mencari formula untuk hal tersebut,” sebut Fitri. (adv/hms5/MIK)

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA: Sejalan dengan arahan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim agar semua profesi teknis melakukan sertifikasi tenaga terampil atau SDM, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mendorong agar konsultan dan kontraktor tersertifikasi tahun 2023.
Plt Ketua PII Kaltim sekaligus Koordinator Wilayah PII Kalimantan ini menegaskan, bahwa sertifikasi dilakukan demi mencegah pekerjaan proyek dilakukan asal-asalan. Menurutnya saat ini profesi keinsinyuran masih belum memiliki dewan insinyur pusat yang aktif. Padahal dewan insinyur ini berperan penting dalam menentukan kebijakan tentang keinsinyuran, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi. Sapto menyatakan bahwa insinyur  tidak melulu harus dari latar belakang Sarjana Teknik Sipil.

"Asosiasi profesi lainnya tidak bisa seperti dulu membuat sertifikat. Dulu banyak sertifikat abal-abal. Saya dulu kontraktor dan sangat tahu profesionalisme di bidang jasa konstruksi seperti apa" tegasnya.

Politisi muda yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini pun meminta seluruh pengurus cabang PII se-Kaltim untuk gencar lakukan sosialiasi UU 11/2014 tentang Keinsinyuran dan PP 25/2019 tentang Keinsinyuran. Karena tahun depan semua profesi atau proyek wajib berisi insinyur yang sudah tersertifikasi.

"2023 itu sudah diwajibkan. Semua stakeholder harus tersertifikasi. Yang hari-hari jadi PPK, PPTK dan sebagainya wajib tersertifikasi secara permanen" tambahnya.

Ia berharap PII akan menjadi induk untuk memfilter semua profesi di Indonesia. Tidak cuma pekerja lapangan, konsultan pun wajib tersertifikasi. Program pelatihan itu pun dilaksanakan selama dua semester atau satu tahun. Setelah mengikuti jenjang pendidikan itu, nantinya akan masuk dalam database.

Setelah itu bisa kdiketahui apakah insinyur bersangkutan masuk dalam kategori profesional pratama, madya atau utama. Nantinya akan dilakukan tes assesment. Hasil assesment itu akan dikeluarkan oleh PII pusat sebagai legalitas bahwa kontraktor atau konsultan tersebut boleh bekerja.

"Tapi masyarakat kita lebih suka instan, padahal ini untuk mengantisipasi adanya kegagalan pembangunan dikemudian hari", pungkasnya. (adv/hms5-dprd)

SAMARINDA.MEDIAIBUKOTA: Komisi III DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltim, Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, PT. Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) Global dan Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kaltim di ruang rapat gedung E kantor DPRD Kaltim, Selasa (9/8) lalu. Pertemuan tersebut guna membahas terkait persoalan jalan akses masyarakat dari Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahulu Provinsi Kaltim ke perbatasan Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara yang melewati kawasan konsesi PT. SLJ Global di Kabupaten Mahulu.

Ketua LADK Kaltim Ajang Kedung mengatakan, pihaknya dalam pertemuan tersebut membawa aspirasi dari masyarakat terkait kerusakan di beberapa ruas jalan sepanjang 122 kilometer antara Kabupaten Mahulu dan Kabupaten Malinau. “Harapan kami dari beberapa pertemuan yang lalu sampai kita melakukan RDP pada hari ini, bisa mendapatkan satu keputusan atau kesimpulan, terutama soal legalitas jalan tersebut,” ujar Ajang Kedung.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menjelaskan bahwa jalan masyarakat yang rencananya akan tersentuh penanganan dari pemerintah masih merupakan kawasan konsesi PT. SLJ Global. Oleh sebab itu, lahan tersebut harus lebih dulu dideliniasi atau alih status menjadi jalan negara, provinsi atau jalan kabupaten, sehingga peningkatan jalan melalui APBD dapat dilakukan. “Ini sebetulnya merupakan jalan lintas provinsi antara Kaltim dan Kaltara, belum bisa dilakukan penanganan karena masih dalam kawasan konsesi,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini didampingi Anggota Komisi III DPRD Kaltim diantaranya Ekti Imanuel, Agus Aras, Amiruddin, dan Sutomo Jabir.

Menurutnya, selama ini belum ada jalan pemerintah yang menghubungkan kedua provinsi itu, sehingga area konsesi perusahaan digunakan sebagai jalan masyarakat. Dari jalan sepanjang 122 kilometer itu, sebagian di antaranya sudah tidak digunakan sebagai kawasan konsesi. “Di situ masyarakat meminta agar ada perhatian untuk jalan tersebut, tapi harus ada proses yang dilalui,” tandasnya.

Maka, dalam RDP tersebut ia meminta pihak perusahaan agar dapat memberikan petunjuk terhadap ruas jalan mana yang bisa dilepas agar kemudian penanganan jalan bisa dilakukan oleh pemerintah. “Kami juga meminta kepada pihak perusahaan agar dapat membantu penanganan jalan yang masih menjadi kawasan konsesinya,” sebutnya. (adv/hms8-DPRDkt)

MAKASSAR-MEDIAIBUKOTA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Ismail ST melakukan kunjungan kerja ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dalam rangka  mendalami proses penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Para wakil rakyat ini , diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Wirya Mandala Bakti.

Dalam lawatannya ke Bappelitbangda Prov Sulsel, Ismail ST, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kota Makassar untuk sharing tentang proses pelaksanaan Pokir dalam SIPD. “Penyelarasan perencanaan antara usulan DPRD baik reses, musrenbang maupun Pokir dengan penyusunan RKPD dan APBD menjadi hal yang ingin kami pelajari lebih mendalam,” ujarnya.

Menurut dia, pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukan ke dalam SIPD dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Pokir DPRD lanjut Ismail ST merupakan bagian dari proses penyusunan perencanaan anggaran melalui pendekatan politis, selain Musrenbang dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. “Nantinya, seluruh usulan Pokir akan diklarifikasi oleh forum perangkat daerah dalam proses penyusunan RKPD,” tandasnya. (adv/hms6/dil)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Haul Muassis Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih ke 28 KH Mahfus Amin berlangsung Kamis (11/8) malam di majelis Nur Arafah. Acara yang diselenggarakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi tersebut berlangsung hikmad, diawali dengan pembacaan maulid habsyi yang dilanjutkan dengan pembacaan manakib atau biografi KH Mahfus Amin, ceramah agama, tahlillan, dan ditutup dengan pembacaan doa.

Menurut Akhmed Reza Fachlevi, peringatan haul ini diselenggarakan sebagai bentuk kecintaan kepada guru,ulama, dan wali Allah khususnya di Pulau Kalimantan agar jadi momentum untuk meneladani akhlaknya. Acara majelis sendiri memang rutin diadakan berisi pembacaan maulid Habsy dan Ceramah agama.

Selain itu yang juga menjadi tujuan diselenggarakannya majelis ini adalah sebagai ajang silaturahmi dengan para ulama. Oleh karenanya majelis selalu mengundang guru-guru yang sudah diakui kealimannya di Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan, diantaranya KH Muhammad Zhofaruddin (Guru Udin), Guru Ahmad Zaini, Abah Guru Anang Zainal Abidin, Guru Mahmud Albanjari, Guru Muhammad Fahmi dan masih banyak lainnya.

Dalam ceramah agamanya, Guru Ahmad Zaini menyampaikan peringatan haul ulama dan para kekasih Allah dan Rasulnya adalah upaya mendatangkan rahmad Allah karena diisi dengan pembacaan Al Quran, shalawat, manakib, zikir dan ceramah agama.

“Dengan membaca dan mendengarkan kisah hidup wali Allah diharapkan ada cinta dan semangat untuk mencontoh khususnya dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat,” tuturnya. (adv/hms-dprd/dil)

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Bersama dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan menyambut kedatangan ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) beserta rombongan, Kamis (4/8) lalu.

Tampak dalam rombongan Watimpres ada Muhammad Mardiono, HR Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Putri Kus Wisnu Wardani, dan Soekarwo,  Kedatangan rombongan ini dalam rangka mengunjungi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.

Menurut Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, kunjungan Watimpres ini adalah dalam rangka peninjauan Titik Nol IKN dan Bendungan Sepaku Semoi sebagai pertanda keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN. Orang nomor satu di DPRD ini berharap agar kunjungan tersebut dapat memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah pusat, untuk suksesnya percepatan pembangunan IKN yang bisa dirasakan masyarakat Kaltim pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Setelah disambut di VVIP Room Bandara Sepinggan, rombongan Watimpres langsung bergerak menuju Titik Nol IKN melalui Pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan dan Dermaga PT IHM. Kemudian rombongan akan ke Bendungan Sepaku Semoi setelah istirahat makan siang di Guest House Pemkab Penajam Paser Utara. Dan setelah peninjauan, rombongan Watimpres akan langsung kembali ke Jakarta. (*/dil/)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA.COM- Demi menghindari punahnya bahasa lokal di era modern ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui  Pansus Kesenian Daerah berusahan semaksimal mungkin untuk mengantisipasinya. Diantarnaya adalah dengan memasukkan pelestarian bahasa lokal dalam salah satu pasal di draf Raperda Kesenian.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pansus Kesenian Daerah Sarkowi V Zahry, saat rapat dengar pendapat Pansus Kesenian Daerah dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim, Balitbagda, Dinas Pariwisata Kaltim, dan Dewan Kesenian Kaltim, Selasa (2/8) lalu.

Dia berpendapat Perlu keseriusan dan langkah nyata sebagai upaya menyelematkan budaya yang tak ternilai tersebut. Balitbangda bekerjasama dengan instansi terkait akan memasukkan bahasa lokal sebagai salah satu muatan lokal di dunia pendidikan. Maka ujar Sarkowi, hal ini maka diperlukan payung hukum dan regulasi jelas.  Bila raperda ini nantinya telah disahkan, maka diharapkan dapat menjadi salah satu solusi.

"Tentu berbagai masukan pada rapat ini akan menjadi bahan masukan bagi pansus serta akan mengkonsultasikan ke Kemendagri agar tidak bertentangan dengan produk hukum diatasnya,”  ujar Sarkowi

Sarkowi menuturkan, menurut penelitian bahasa daerah jarang digunakan dikarenakan perkawinan campuran sehingga banyak rumah tangga yang lebih memilih menggunakan bahasa umum sebagai alat komunikasi dalam kehidupan keseharian. Selain itu, globalisasi juga member pengaruh yang cukup besar. Padahal, politikus Golkar itu menilai sejatinya bahasa daerah merupakan satu diantara ciri khas yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa yang tidak dapat dinilai sehingga perlu terus dilestarikan dari generasi ke generasi. (*/dil/mediaibukota)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA: Peralihan jalan provinsi yang dilakukan PT Ganda Alam Makmur (GAM) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi masalah. Sebabnya DPRD Provinsi Kaltim merasa tidak dilibakan dalam prosesnya. Oleh karena itu Komisi III DPRD Kaltimpun memanggil BPKAD dan Dinas PUPR-PERA Prov Kaltim guna melakukan rapat dengar pendapat, Selasa (2/8/2022) tadi.

Menurut Ketua Komisi III, Verydiana H Wang PT GAM merupakan perusahaan pertambangan yang berlokasi di Kutim, dan telah melakukan panambangan pada jalan provinsi yang sekarang existingnya 10 kilometer. Oleh karena itu DPRD Kaltim khsusunya Komisi III ingin mengetahui bagaimana regulasi yang dipakai oleh Pemprov sehingga mengijinkan jalan itu ditambang.

Berdasakan keterangan yang diberikan  oleh Dinas PUPR-PERA, ujar Veridiana perusahaan melakukan peralihan jalan sepanjang kurang lebih 4 kilometer, dari jalan awal 10 kilometer. Lokasinya kurang lebih 60 kilometer dari Kecamatan Kaliorang. Peralihan tersebut ternyata melalui kesepakatan  antara Pemprov Kaltim dengan pihak PT GAM melalui Memorandum of Understanding (MoU). Namun sayangnya kesepakatan tersebut belum pernah disampaikan kepada DPRD Kaltim.

“Kami meminta kepada instansi terkait, naskah MoU dan SK Tim Pelaksana Tukar Menukar antara Pemprov Kaltim dan PT GAM sesegara mungkin disampaikan kepada DPRD Kaltim, dan juga meminta kronologis advis hukum dari BPKAD untuk eksekusi pengalihan jalan,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini sebagaimana dikutip situs DPRD Kaltim.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat tersebut Komisi III meminta dasar hukum pengalihan aset jalan tersebut. Karena, bila mengacu pada peraturan yang ada, pengalihan aset semestinya terlebih dahulu melalui persetujuan DPRD Kaltim. Menurut Veridiana, pihaknya juga menyampaikan kepada pihak perusahaan agar jangan semata-mata memperhitungkan nilai jalanan saja, tapi bagaimana dari keuntungan penambangan bisa berkontribusi untuk  membuat jalan menjadi mulus. (*/dil/mediaibukota)

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA: Para perawat yang ditugaskan  di desa memiliki tantangan yang lebih berat, sebab kinerja para perawat di pedalaman memerlukan effort yang lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Oleh karenanya, wajar saja apabila pemerintah daerah memberikan insentif khusus pada perawat di desa, pedalaman ataupun pesisir.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun saat menghadiri Musyawarah Komisariat (Muskom) II Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Pesisir Selatan di Balai Pertemuan Puskesmas Samboja, Sabtu (30/7/2022)

Kepada pra perawat Samsun mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan jasa para perawat Indonesia selama ini terutama ketika hadirnya pandemi Covid-19. Menurutnya, semua perawat berkontribusi bahkan rela untuk maju ke garda terdepan agar dapat menghadang Covid-19 supaya tidak semakin meluas dan menyebar.

Menurut Samsun, semua perawat Indonesia khususnya yang ada di Kaltim juga melindungi imunitas masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 dengan melakukan vaksinasi. Maka kehadiran kami dia di acara ini juga turut memberikan semangat pada para perawat untuk terus bergerak dalam melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat.

Namun alangkah baiknya, jika kesejahteraan semua tenaga kesehatan bisa diprioritaskan. Mengingat, tugas mereka sangat berat ketika menghadapi wabah dan virus seperti Covid-19. “Mereka akan terus berjuang bersama masyarakat untuk menghalau dan melawan Covid-19 dan juga meningkatkan imunitas dengan penyelenggaraan vaksinasi mulai tahap satu, dua, booster maupun seterusnya,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu pun berharap agar seluruh perawat Indonesia khususnya di Kaltim dapat memberikan effort besar untuk kesehatan masyarakat. “Saya harap mereka bekerja dengan baik untuk meningkatkan perlindungan dan kesehatan rakyat,” harapnya. (*/dil)