DENPASAR - MEDIAIBUKOTA-  Melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Panitia Khusus(Pansus) pembahas Raperda Provinsi Kalimantan Timur  tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Daerah. Secara khusus berupaya mendapat masukan dari daerah yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai budaya agar perda yang dibahas oleh Pansus yang diketuai Sarkowy V Zahry dapat menyempurnakan muatan Raperda ketika disahkan.

Wakil Ketua Pansus Mimi Meriami BR Pane yang hadir didampingi UPTD Taman Budaya, dalam pertemuan yang diterima oleh Ngurah Adi Plt Sekretaris Dinas Kebudayaan Bali, Rabu (28/9) mengatakan bahwa masukan dari Bali sangat diperlukan sebagai bahan menguatkan muatan isi Raperda.

Lebih lanjut, daerah yang mengusung visi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Serta Bahagia Sakala Niskala melalui Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan. “Visi kesepuluh yang berkaitan dengan budaya yaitu Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya Krama Bali,” jelas Ngurah Adi.

Ngurah Adi juga menerangkan, bahwa untuk Bali sendiri terkait kebudayaan hal yang menjadi sangat mendesak yaitu pentingnya dokumentasi. Ia menyebut, sekecil apapun terkait budaya yang ada di Bali. Selain itu Bali juga memiliki Ceraken Budaya Bali sebagai pangkalan data bagi budaya Bali dan semua yang terkait dengan budaya dan tradisi di Bali sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. "ceraken ini sudah berjalan dua tahun terakhir ini, akan dilaunching dalam waktu dekat, sebut Ngurah Adi.

Untuk diketahui, Bali membentuk Perda terkait Kebudayaan pada tahun 2020, Budaya Dunia dan festival seni juga masuk dalam Perda Kebudayaan di Bali. Bali juga memiliki Majelis Kebudayaan Bali, dulu namanya Listidia. Dibentuk sendiri, bagaimana cara kita mengelola SDM bidang budaya, Majelis juga diberi kesempatan memberi masukan ke Dinas Kebudayaan mengenai isu-isu di lapangan.

Keberadaan Majelis juga sampai di kabupaten/kota, terang Ngurah Adi. Adapun keanggotaan dalam Pansus kesenian ini yaitu, Ely Hartaty Rasyid, Yeni Eviliana, dan Saefuddin zuhri (adv/hms5/MIK)

 

 

 

 

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA-  Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara Expose dan Promosi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rang Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lapangan Parkir Gor Segiri Samarinda, Rabu (28/09).

Acara tersebut di buka oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Kalimantan Timur Munawwar dan dilanjut juga oleh Penjabat (Pj) Sekda Riza Indra Riadi. Kemudian setelah pembukaan selesai Kepala Disnakkeswan Munawwar menyerahkan cendramata kepada Pj Sekda Riza Indra Riadi serta Ketua Komisi II DPRD Prov Kaltim Nidya LIstiyono.

Kepala Bidang (Kabid) Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKH Kaltim, drh. Siti Saniatun Sa’adah, M.Si menjelaskan, Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dalam rangka Hari Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus promosi produk-produk olahan hasil peternakan, serta meningkatkan produk lokal yang berinovasi mengikuti tren teknologi perkembangan ekonomi. “Event ini sangat penting sekali untuk diagendakan setiap tahunnya. Dimana kegiatan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah." Ujar Sa’adah.

Usai mengililingi beberapa gerai, Nidya LIstiyono sangat mengapresiasikan acara ini menyampaikan bahwa pemerintah provinsi diharuskan untuk benar-benar membudidayakan acara ini untuk bisa berkembang agar produksi makin meningkat dan apik pada sector pertanian dan perternakan di Provinsi Kalimantan Timur. “saya harapkan untuk semua pelaku pengusaha, UMKM serta masyarakat untuk bisa hadir di acara ini dan bisa mengaplikasikan semua apa yang ada di acara ini”. Ucap Tiyo, sapaan akrabnya. (adv/hms7/MIK)

  

BALIKPAPAN. MEDIAIBUKOTA- Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane berharap agar seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur bisa teraliri listrik sehingga masyarakat bisa merasakan salah satu bentuk pelayanan dasar tersebut.

Hal tersebut dikatakan Mimi saat menghadiri acara multi stakeholder Forum PLN Group Balikpapan dengan tema perkuat sinergi dengan implementasi sistem manajemen anti perjuangan dan care value Akhlak, Selasa (27/9).

“Saat ini masih banyak desa yang belum merasakan penerangan. Penggunaan jenset seakan sudah lazim digunakan masyarakat padahal biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sebab itu kami berharap agar pelayanan PLN dapat merata di seluruah daerah di Kaltim,” ucapnya.

Untuk diketahui, kehadiran listrik di suatu tempat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kehadiran listrik dapat menunjang kondisi sosial ekonomi, serta dapat menunjang kualitas hidup dari sumber daya yang ada di tempat tersebut.

Ia menambahkan bahwa dengan kehadiran listrik di suatu tempat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencerminkan keberhasilan pembangunan disuatu wilayah. “Dengan demikian desa- desa bisa mengejar laju pembangunan,” katanya.

Terlebih lanjut dia, penetapan IKN harus membawa manfaat besar terhadap Kaltim khususnya daerah- daerah tertinggal agar tercipta pemerataan pembangunan infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

Joice Lanny Wantania General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) menyampaikan dalam rangka meningkatkan hubungan dan sinergitas antar lembaga serta penerapan implementasi sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

“Menghindari gratifikasi, Menghindari tanda terimakasih dalam bentuk uang dan lainnya, menolak penjamuan yang berlebihan. Bagimana bersama-sama stakeholder memerangi korupsi dengan cara membangun tata kelola yang lebih baik. PLN membangun transformasi digitalisasi yang bertujuan
memudahkan akses, transparansi,” sebutnya.(adv/hms4/MIK)

 

  

 SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta istri mengikuti acara Jalan Sehat Dies Natalis Ke – 60 Tahun Universitas Mulawarman (Unmul) yang digelar di halaman GOR 27 September Kampus Unmul, Minggu (25/9).

Tampak hadir Gubernur Kaltim Isran Noor, Rektor Unmul Prof Masjaya, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, Rektor UNU Samarinda Farid Wadjdy, Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, mantan Walikota Balikpapan Rizal Efendi, wakil rektor dan dekan serta alumni Unmul.

Kegiatan jalan sehat tersebut mengusung tema “Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat, Bersama Kita Bisa”. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan expo yang berisi education and bazar 2022, lomba menyanyi solo, lomba busana etnik Kaltim, jalan sehat dan reuni akbar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unmul.

Gubernur Isran Noor yang sekaligus selaku Ketua Umum IKA Unmul Samarinda dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Unmul atas peringatan Dies Natalis yang Ke – 60. “Selamat memperingati Dies Natalis Ke – 60, semoga Unmul kedepan bisa terus berkontribusi untuk Kalimantan Timur,” ujar Isran Noor yang sekaligus melepas peserta dengan ditandai dengan mengayunkan bendera start.

Selanjutnya, Hasanuddin Mas’ud mengatakan kegiatan Dies Natalis ini sekaligus untuk persiapan rencana kunjungan Menteri KLH sehingga dilakukan persiapan penataan gedung 27 September mulai hari ini.

“Kebetulan pak Gubernur hadir memberikan masukan-masukan untuk penataan gedung. Harapan kita kedepan, pemerintahan di Kalimantan Timur bisa berjalan kondusif dan baik sehingga pembangunannya lebih bagus kedepannya,” pungkas politisi partai Golkar ini. (adv/hms8/MIK)
 

 SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Banjir yang melanda jalur Trans Kalimantan ruas simpang Kajuq-SP 3 Damai daerah Kajuq, Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, telah mengganggu kelancaran aktivitas warga. Terkait hal itu, DPRD Kaltim menunggu komitmen pihak perusahaan yang akan memperbaiki gorong-gorong serta pengaspalan untuk penanganan jangka pendek, akibat banjir tersebut.

Ekti Imanuel, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dapil Kutai Barat, ketika ditemui media ini mengatakan, banjir ini baru pertama kali ini terjadi, namun berakibat fatal karena adanya limbah dari tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Ketiga perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan. “Terus terang, banjir ini baru pertama terjadi di sini, akibat aktivitas dari pada perusahaan itu. Sudah kita panggil perusahaan yang bersangkutan. Luapan air sangat fatal. Kami harap ada kajian mengenai hal ini,” ungkap Ekti Imanuel, Kamis (22/9/2022).

Sebagaimana diketahui, banjir yang terjadi di jalur akses utama warga Kubar dan Mahulu melalui jalur darat ke daerah lain tersebut, diperuntukkan untuk membawa logistik perusahaan. Dewan telah melakukan pemanggilan — tindaklanjut dari aduan warga yang ada di media sosial serta penyampaian secara langsung — terhadap pihak perusahaan, sebagai pemilik kawasan dan diminta untuk melakukan penanganan segera. “Dan sudah ada kajian itu. Posisi jalan seperti mangkok. Jika ada air masuk, otomatis harus di pompa agar bisa keluar. Karena itu, ada beberapa poin yang kami minta dalam rapat,” lanjut Ekti.

Sementara itu, perwakilan pemerintah melalui balai jalan nasional, akan melakukan beberapa peninjauan untuk solusi jangka panjang di ruas simpang Kajuq-SP 3 Damai itu. Menurut Ekti, yang terpenting perusahaan memperhatikan secara serius permasalahan lingkungan, terkait pembukaan lahan yang diduga kuat berdampak pada banjir yang terjadi pada 5 September 2022 lalu.

Komisi III meminta ketiga perusahaan yang bekerja di sekitar area ruas jalan ini segera melaksanakan reklamasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan bagi warga di sekitar. Ekti katakan jika poin-poin tersebut tidak dilaksanakan dan dijalankan maka Komisi III DPRD Kaltim, akan membawa permasalahan ini ke pemerintah pusat. (adv/hms7/mik)

 

 

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur di Auditorium Lt. 2 Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Jumat (23/9).

Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim dari Dedek Nandemar kepada Agus Priyono ditandai dengan penandatanganan berita acara Sertijab dan penyerahan buku memori masa jabatan disaksikan langsung Anggota VI BPK RI Dr, Pius Lustrilanang dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Usai pelaksanaan sertijab, Nidya Listiyono, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPK yang baru, Agus Priyono dan ucapan terimakasih kepada Dadek Nandemar yang telah bekerja dengan baik selama menjadi Kepala Perwakilan BPK RI di Kaltim.

“Kita ucapkan selamat bertugas ditempat baru Pak Dedek, terimkasih sudah berkiprah di Kaltim, dan terima kasih juga atas segala apa sudah dikerjakan selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK.

Kemudian selamat datang kepada Pak Agus Priyono, semoga BPK Kaltim ke depan semakin baik dan memberikan kontribusi yang baik khususunya kepada seluruh kota kabupaten yang ada di Kaltim dalam hal pemeriksaan keuangannya agar lebih akuntabel,” ujar Tiyo, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini juga berharap, BPK dapat terus berkolaborasi, baik dengan legislatif maupun eksekutif seperti yang salama ini berjalan.

“Kami di legislatif khusunya akan terus membangun komunikasi yang baik, sehingga arah pembangunan di Kaltim dapat berjalan dengan baik,” sebutnya.

Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan apresiasi kepada dan terimakasih atas dukungan dan kerja sama yang dibangun Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim lama Dadek Nandemar selama ini.

“Kehadiran Pak Dedek salam ini sangat dirasakan masyarakat Kaltim dalam mendukung pembangunan daerah, walaupun singkat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa capaian indikator kesejahteraan masayarakat Kaltim cukup bagus dan terus mengalami peningkatan, bahkan di atas angka nasional. Diantaranya, Indeks Pembangunan

Nasional (IPM) 76,88, gini rasio 30,32, angka kemiskinan 6,4 persen, dan angka haparan hidup mencapai 74,8 tahun. “sementara income per kapita kita saat ini mencapai 20.000 US Dolar,” jelasnya. (adv/hms6/mik)

  

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA-  Dua buah Peraturan Daerah Kaltim tentang Pencabutan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah resmi dicabut. Sedangkan satu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati direvisi.

Pencabutan dan revisi peraturah daerah itu dilakukan pada rapat paripurna ke-40 DPRD Kaltim, Rabu (21/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji. Hadir mewakili Pemprov Kaltim, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Kaltim Diddy Rusdiandyah Anan.

Hasanuddin Mas’ud memberikan tanggapan tentang pencabutan dua Perda Kaltim tersebut dengan mengatakan pemerintah pusat seharusnya melakukan koordinasi dengan daerah sebelum membuat kebijakan tercentral itu.

Menurutnya, daerah yang memahami benar bagaimana kondisinya termasuk dampak positif dan negatifnya. “Kalau pendapat saya pribadi, perlu pembahasan lebih lanjut. Kan, ini dari pusat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan kerusakannya ada di daerah,”tuturnya.

Oleh sebab itu pihaknya menilai kalaupun perda hendak dicabut seharusnya ada narasi dan literasi yang jelas kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat Kaltim.

Diddy Rusdiandyah Anan menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal non tipelogi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Kedua, Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. 

Ketiga, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. “Dengan dibatalkannya pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2004, maka acuan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi tidak berdasar hukum. Oleh sebab itu maka Pemerintah Daerah mengusulkan untuk dilakukan pencabutan atas Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dan dinyatakan tidak berlaku,” jelasnya.

Terbitnya UU Nomor 3/2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sejak tanggal 11 Desember 2020, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mulai dari perizinan, pembinaan, monitoring sampai dengan pengawasan kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 disusun dengan mengacu ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga sudah tidak relevan lagi pemberlakuannya,” pungkasnya.(adv/hms4/hms5/mik)
 

 SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji berkunjung ke Polisi Daerah (Polda) Kaltim, Kamis (22/9). Rombongan diterima langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugiarto di ruang kerjanya.

Dalam silahturahminya, Hasanuddin Masud menyampaikan apresiasi kepada Polda Kaltim yang telah bekerja keras dalam memberikan rasa aman ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif.

“Kerja polisi tidaklah mudah, kami mewakili masyarakat Kaltim sangat berterimakasih atas kerjanya selama ini. Dalam menghadapi berbagai tantangan terbukti kepolisian di Kaltim mampu menjaga keutuhan di masyarakat,” ucapnya.

Ia menjelaskan sebagai mitra kerja berharap hubungan DPRD Kaltim dan Polda Kaltim bisa terjalin komunikasi yang baik serta harmonis terutama bersama-sama menciptakan daerah yang aman, tentram dan sejahtera.

“Kompak dan bersinergi dalam pembangunan bersama-sama pemerintah, TNI dan masyarakat serta lainnya agar bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan bangsa dan visi misi pemerintah,” harapnya.

Terlebih kedepan ada agenda besar bangsa Indonesia yakni akan diselenggarakannya pemilihan umum Tahun 2024, tentu memerlukan persiapan yang matang agar dalam pelaksanaanya bisa berjalan baik, aman dan kondusif. (adv/hms4/mik)

 

 

 BALIKPAPAN. MEDIAIBUKOTA- Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengunjungi Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo di ruang kerjanya, Kamis (22/9).

Hasanuddin Mas’ud menuturkan kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silahturahmi antara DPRD dan TNI. “Membangun komunikasi dengan baik demi kepentingan Kalimantan Timur khususnya dalam rangka menjaga kondusifitas daerah,” katanya.

Ia menjelaskan TNI memiliki peran strategis tidak hanya dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI saja akan tetapi juga mensukseskan program-program pemerintah dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sinergitas TNI dan Polri dalam masa pandemi covid-19 selama dua tahun terakhir sangat dirasakan manfaatnya khususnya sebagai pengayom dan pengamanan demi terlaksananya regulasi yang telah disepakati bersama. “TNI dan Polri sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan dalam arti luas sampai tingkat kelurahan dan desa. Mereka juga bergerak cepat ketika terjadi bencana di seluruh daerah,” tuturnya.

Politikus Golkar itu menambahkan tanpa dukungan TNI dan Polri pelaksanaan program pembangunan guna mencapai visi dan misi daerah akan sulit diwujudkan. Oleh sebab itu sinergitas seluruh pihak sangat diperlukan. “Komunikasi dalam rangka membangun kesepahaman bersama sangatlah diperlukan. Pasalnya, hanya dengan demikian terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera,”pungkasnya.(adv/hms4/mik)

 

 

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Hingga September ini serapan anggaran di Pemprov Kaltim dinilai belum maksimal. Itu dilontarkan Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir.

Pasalnya, sampai saat ini ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan realisasi anggaran masih minim. Ia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas PUPR. Sebab kedua OPD ini memiliki anggaran yang cukup besar.

“Sangat memprihatikan karena memasuki triwulan ketiga, realisasi anggaran masih rendah. Kalau saya amanati ini ada yang tidak beres pada jajaran Pemprov Kaltim,” terangnya.

Menurutnya saat ini semua kegiatan pemerintah sudah dipermudah dengan mendaftar pada e-katalog. Namun, dilapangan justru sebaliknya.

“Sekarang saya tanya dimana hambatannya,” tekan Politisi PKB tersebut. “Saya tidak ada urusan. Tapi yang menjadi urusan ketika hal itu menghambat realisasi anggaran yang sudah ditetapkan,” sambungnya.

Dijumpai usai menghadiri Temu Karya Taman Budaya ke-XXI, Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan menjelaskan keterlambatan realisasi anggaran disebabkan banyaknya kegiatan pada pembangunan. Karena, rata-rata rekanan meminta uang muka.

“Pengerjaan fisik dilapangan masih tahap pekerjaan,” katanya.

Kendati begitu, pihak terus berupaya percepatan agar realisasi anggaran bisa digunakan secara maksimal. “Kedepannya kami akan mempercepat serapan anggaran. Saat ini juga Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sudah kita gelontorkan sekitar Rp38 miliar,” pungkasnya. (adv/hms7/MIK)
 

 

 

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Nelayan Muara Berau mengeluhkan adanya penurunan pendapatan dikarenakan kurangnya hasil tangkap akibat aktifitas bongkar muat di kawasan pelabuhan Samarinda terminal Muara Berau.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak lama namun sayangnya hingga saat ini masih belum mendapatkan penyelesaian.

"Memang disayangkan nelayan tidak dihadirkan pada rapat ini. Namun, Tim satgas yang dibentuk gubernur terkait persoalan ini hasil putusan apa, karena prosesnya DPRD tidak mengikuti jadi yang dilakukan sekarang mengevaluasi prosesnya dan mencari pola agar mendapatkan solusi bagi kedua belah pihak,” kata Demmu pada rapat dengar pendapat gabungan komisi yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Ketua Komisi I Baharuddin Demmu, Syahrun HS, Agiel Suwarno, Sapto Setyo Pramono, Harun Al Rasyid, Mashari Rais, Marthinus, Ketua Komisi II Nidya Listiyono, dan Ely Hartati Rasyid.

Berdasarkan penjelasan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara lanjut dia perusahaan tersebut belum melakukan aktifitas bongkar muat karena saat ini masih menunggu proses penetapan tarif jasa pelabuhan dari pemerintah pusat.

“Belum ada kegiatan bongkar muat dan kegiatan lain seperti pengolahan limbah, air bersih dan lainnya. Hanya kegiatan kemanduan kapal. Oleh sebab itu, pihak PT Pelabuhan Tiga Bersaudara mempersilahkan menempuh jalur hukum,” jelasnya.

“Berati ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan bongkar muat di Muara Berau. Nah, ini sedang diterusuri untuk kemudian akan dipanggil pada rapat lanjutan guna dimintai keterangannya,” sebutnya.

Pemanggilan kepada perusahaan dimaksud juga bertujuan untuk melihat dasar hukumnya apakah kegiatan bongkar muat tersebut sudah berizin atau tidak. Kemudian bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat sekitar.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan yang kemudian harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana dampak lingkungan dan dampak perekonomian masyarakat dan daerah.

“Jangankan untuk menangkap ikan, mendekat saja tidak bisa ke kawasan tersebut. Artinya, ada pengurangan penghasilan yang didapat wajar saja kemudian apabila nelayan meminta kompensasi,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya mengkritik pemerintah pusat bahwa kegiatan perizinan dan kontribusi dari hasil kegiatan dimaksud tidak memberikan kontribusi terhadap daerah dan juga masyarakat. Padahal, dampaknya daerah yang merasakan.(adv/hms4/MIK)

SAMARINDA. MEDEIAIBUKOTA- DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna ke -39 dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Gubernur Kaltim terhadap penyampaian pandangan umum Fraksi - fraksi DPRD Kaltim atas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022-2042 dan penetapan pembahas Ranperda oleh Pansus tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2042.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji serta Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi diruang rapat gedung D lantai 6, Senin (19/9).

Hasanuddin Mas’ud mengatakan, bahwa fraksi - fraksi DPRD Kaltim telah menyampaikan pandangan umum Fraksi atas Ranperda tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2042 pada paripurna ke-37 yang lalu, dan pihak pemerintah provinsi Kaltim sudah memahami apa yang disampaikan oleh masing – masing Fraksi baik yang bersifat saran, kritik, maupun pertanyaan – pertanyaan.

“Harapan kita semua, Gubernur Kaltim atau yang mewakili pada rapat paripurna hari ini dapat memberikan tanggapan atau jawaban maupun penjelasan - penjelasan yang terkait dengan pandangan umum Fraksi - fraksi dewan tersebut,” ujar Hasanuddin.

Selanjutnya, mewakili Gubernur Kaltim, Riza Indra Riadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kaltim atas masukan, saran, kritik dan tanggapan serta pertanyaan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan provinsi Kaltim yang tertuang dalam pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Ranpenda tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2042.

“Terima kasih kepada Fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas dukungannya terhadap Pemprov kaltim untuk mempercepat pembahasan Ranperda tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2042, dan saat ini telah diintegrasikan dengan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang RZWP3K sesuai amanat Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ungkap Riza Indra Riadi.

Kemudian Riza mengharapkan jawaban dan penjelasan pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap berbagai substansi yang disampaikan melalui pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim sekaligus proses revisi RTRW Kaltim tahun 2022-2042 berjalan lancar.

Selanjutnya Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa pada rapat paripurna yang ke – 39 ini, merupakan bagian dari tahapan yang telah disampaikan tanggapan dan atau jawaban Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi dewan.

Dan sesuai usulan Fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kaltim, tindak lanjut dari surat pimpinan nomor : 160/II.1-1356/set.DPRD, tanggal 13 september 2022, mengenai permintaan nama-nama anggota Pansus.

“Bahwa telah ditetapkan nama-nama pembahas Ranperda oleh Pansus DPRD Kaltim tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2042,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan usai dilaksanakan rapat singkat Pansus yang kemudian menghasilkan keputusan tentang penetapan komposisi Ketua dan Wakil Ketua Pansus pembahas Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2024 yaitu Baharuddin Demmu dari Fraksi PAN sebagai Ketua Pansus dan Sapto Setyo Pramono dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua Pansus. (adv/hms8/MIK)

 

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA-  Baharuddin Demmu resmi ditunjuk sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022- 2042. Hal ini terjadi pada Rapat Paripurna (Rapur) ke-39 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Penetapan Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini sebagai  ketua pansus  disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang memimpin rapat paripurna ke-39, pada Senin (19/09/2022). Ada beberapa isu penting yang bakal dibahas oleh Pansus Raperda RTRW Kaltim, seperti alih fungsi lahan di kabupaten/kota setelah penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebagai ketua Pansus terpilih, Baharuddin Demmu berjanji akan berusaha maksimal mungkin dan melibatkan sebanyak mungkin pihak. Mulai lembaga masyarakat hingga aktivis demi memastikan keterlibatan publik mengawasi perubahan RTRW Kaltim. Dia menargetkan dalam dua bulan akan selesai. Menurutnya pansus akan keliling untuk memastikan perubahan RTRW sudah benar-benar mengakomodir kepentingan kabupaten/kota atau tidak.

Dia menyebut, perhatian publik terhadap revisi RTRW Kaltim diperlukan agar perubahan sekecil apapun dalam rancangan tata ruang wilayah Kaltim bisa diketahui alasan-alasannya. Jangan sampai ada perubahan wilayah, misal penambahan area tambang, tapi alasannya tidak jelas. Begitu juga pertanian dan perikanan. Demmu menyebutkan, Pansus saat ini masih menunggu validasi dokumen KLHS. Dokumen penting untuk membahas Raperda RTRW itu akan diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.

Sehubungan dengan hal itu, Pj Sekda Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan, revisi RTRW Kaltim dilakukan untuk penyesuaian pembangunan setelah penetapan IKN. Dia memastikan bahwa revisi itu akan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ditegaskannya pula, revisi RTRW  ini bukanlah untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang terjadi.

"Selain untuk menyesuaikan keberadaan IKN, revisi RTRW Kaltim merupakan amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang." tutur Riza. Di dalam kedua peraturan tersebut diamanatkan dilakukan penyesuaian penyusunan RTRW. Salah satunya pengintegrasian tata ruang matra darat RTRW dan matra laut RZWP3K menjadi satu produk hukum berupa peraturan daerah.(adv/hms7/MIK)

 

PASER, MEDIAIBUKOTA- Anggota DPRD Kalimantan Timur Sukmawati memiliki kepedulian yang besar terhadap perkembangan seni, budaya, ekonomi dan pariwisata. Hal ini ditunjukannya dengan menghadiri kegiatan festival ekonomi kreatif Paser yang berlangsung 17 sampai 28 September 2022 lalu. Bahkan wanita murah senyum ini begitu mengapresiasi kegiatan ini.

"Apresiasi karena terkait Paser menjadi penyangga IKN. Sehingga dengan adanya ekonomi kreatif, mungkin mereka nanti bisa menambah income per kapita para pelaku ekonomi kreatif di Paser. Apalagi nanti kan akan banyak yang datang ke Paser,” ungkap Sukmawati yang hadir saat pembukaan festival, Sabtu (17/9/2022) sebagaimana dikutip dari situs resmi DPRD Kaltim.

Apresiasi yang keluar dari seorang wakil rakyat ini tentu sangat wajar, mengingatb  event yang terdiri serangkaian acara yang bertempat di kawasan Gentung Temiang ini dinilai memperkenalkan sekaligus memberi wadah UMKM Paser. Khususnya dalam menyambut ibu kota negara (IKN) di Kaltim.

“Nah dengan adanya ekonomi kreatif, mudah-mudahan mereka bisa terbantulah ekonominya. Kalau saya sih menilainya di situ,” sambung legislator dari Paser ini.

Karenanya Sukmawati berharap kegiatan semacam ini selalu dilaksanakan. Apalagi festival ini turut diikuti peserta dari luar daerah salah satunya Kalimantan Selatan (Kalsel). Dia juga minta kepada Pemkab Paser agar kegiatan ini bisa dilakukan setiap tahun sehingga ekonomi kreatif di Paser bisa berkembang. (adv/hms5/MIK)

 

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Anggota DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa  masyarakat yang menyebut dirinya bagian dari masyarakat adat sebaiknya mereka memahami bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak-hak terhadap tanah dan lahan milik masyarakat adat.

Untuk itulah, ia memandang perlu adanya nya Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada hari Sabtu  (10/9/2022)  Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini melakukan sosialisasi di  Desa Perjiwa, Tenggarong Seberang. Daerah ini merupakan salah satu tempat yang terdapat kelompok masyarakat adatnya.

“Tentunya saya akan mensosialisasikan Perda ini di wilayah yang terdapat kelompok masyarakat adat agar dapat bermanfaat bagi mereka. Terutama dalam rangka membantu masyarakat mengamankan lahan-lahan kelompok masyarakat adat,” jelas Veridiana.

Disinilah ujar Veridiana, dia  bersemangat supaya mereka jangan sampai terusir di negeri sendiri, terutama dengan adanya berbagai pembangunan, pertambangan, IKN. Maka  dia menghadirkan Lidya Haw Liah sebagai narasumber untuk memaparkan Perda tentang Perlindungan masyarakat hukum adat ini.

"Kita yang notabennya masyarakat adat jangan sampai justru seakan seperti menumpang di negeri sendiri. Ini letak semangat saya terhadap Perda ini, saya akan turun kemana saja untuk kelompok masyarakat adat terutama daerah yang bersinggungan dengan modernisasi,” jelas Veridiana. (adv/hms5/MIK)

SAMARINDA.MEDIAIBUKOTA- Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, terutama menjelang pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) perlu terus ditingkatkan. Hal ini merupakan bagian dari amanat presiden yang semestinya dilaksanakan dengan baik.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi di beberapa kabupaten dan kota di kalimantan Timur, sebagian masih kekurangan sekolah sebagai sarana belajar masyarakatnya. Hal ini berdasarkan keluhan masyarakat dan laporan dari dinas terkait.


“Ini kan mau pemindahan IKN jadi perlu mempersiapkan sekolah-sekolah khususnya SMA/SMK yang merupakan kewenangan provinsi. Seperti di Samboja dan daerah penyangga IKN lainnya agar pendidikan bisa merata,” sebut Akhmed Reza disela-sela memimpin rapat Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (13/9).

Oleh sebab itu dia meminta Disdikbud Kaltim diminta agar memberikan data terkait pemerataan, kawasan mana saja yang kekurangan sekolah sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Selain itu, Politikus Gerindra itu meminta agar pemberian beasiswa dapat dipermudah dan penyebarannya dapat merata, salah satunya dengan memberikan informasi terbuka kepada masyarakat seluruh kabupaten/kota. “2023 kalau bisa kouta penerima ditambah dan pemberian informasi mulai pendaftaran sampai apa saja syarat harus disebar luaskan. Kemudian berikan pemahaman apa saja penyebab mereka yang telah mendaftar tetapi kemudian tidak lolos,” ujarnya.

Sementara itu Kadisdikbud Kaltim Anwar Sanusi menuturkan bahwa data dan informasi yang diminta oleh Komisi IV akan disusun untuk kemudian diserahkan kemudian. Dalam waktu dekat dia berjanji akan memberikan laporan, termasuk tentang realisasi pelaksaan kegiatan di tahun 2022 ini.

Terkait dengan peningkatan infrastruktur di Perubahan APBD Kaltim Tahun 2022 ada program peningkatan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah SMA, SMK dan SLB, termasuk SKOI. (adv/hms4/KIM)
 

 

 

SAMARINDA. MEDIAIBUKOTA- Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim Sutomo Jabir memimpin rapat internal membahas sejumlah hal, di  Ruang Rapat Lantai 3 Kantor DPRD Kaltim. Rapat diantaranya membahasa kode etik beracara, kedisiplinan, dan soal pengaduan yang masuk ke lembaga wakil rakyat ini.

“Salah satu yang kami bahas yaitu terkait perubahan kode etik tata beracara yang sampai pada saaat ini belum rampung prosesnya dan akan kita tidaklanjuti. Harapan kami tahun ini sudah clear supaya dapat menjadi acuan kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas di Badan Kehormatan,” kata Sutomo Jabir saat memimpin rapat didampingi Wakil Ketua BK DPRD Kaltim Harun Al Rasyid.

Tak hanya itu, rapat juga mengevaluasi terkait kedisipilinan termasuk kehadiran dan sebagainya supaya kedepannya lebih bagus lagi. Sementara itu menyinggung sejumlah aduan yang masuk ke DPRD Kaltim, tentu aduan yang masuk dari masyarakat maupun individu akan di crosscheck lebih dahulu. “Kita sandingkan dengan peraturan yang ada. Kita akan pelajari, apa sesuai dengan kewenangan BK atau bukan? Apakah sudah memenuhi unsur syarat untuk di proses oleh BK atau belum,” ungkap Sutomo Jabir.
 
Selain itu, soal aduan yang masuk Sekretariat akan memvalidasi lalu akan disandingkan dengan tata beracara yang kita miliki. Namun kembali lagi soal aturan tata beracara yang belum rampung, belum update sehingga BK masih meraba-raba dalam mengelola itu. “Kita tentu memiliki kekhawatiran didalamnya,” pungkas Politisi Muda PKB ini. (adv/hms5/KIM)

 

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nyoman Gede Wirya memimpin pengambilan sumpah/janji peresmian – pengangkatan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019 – 2024 menggantikan ketua sebelumnya Makmur HAPK.

Peresmian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-36, Senin (9/12) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Ketua DPRD kabupaten/kota, dan undangan lainnya.

Sigit Wibowo menuturkan dasar pelaksanaan paripurna ini adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 161.64-5129 Tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan pengganti Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud. Dia mengaku hanya menjalankan SK dari Mendagri. Adapun terkait putusan Pengadilan Negeri Samarinda pihanya menghormati dan masih pada proses banding dan seterusnya sampai pada putusan inkrah.

“DPRD hanya cuma menjalankan tupoksi saja. Menjalankan keputusan menteri dalam negeri, adapun proses hukum silahkan saja berjalan. Kalau nantinya perkembangannya ternyata memenangkan pihak Pak Makmur dan bersurat ke Mendagri dan apapun putusan Mendagri kita (DPRD Kaltim) akan jalankan kembali,” katanya.

Pihaknya berharap agar setelah ini seluruh komponen tetap fokus kepada kinerja dan melaksanakan tugas dan kewajibannya terkhusus dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Sementara itu  Hasanuddin Mas’ud yang baru saja dilantik menyampaikan akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Kaltim sebelumnya yakni Makmur HAPK.

“Terimakasih kepada Pak Makmur, insya Allah kami akan melanjutkan,” ucapnya.

Selanjutnya, program yang akan dilakukan adalah membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan DPRD Kaltim. Hubungan sebagai mitra kerja dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai dengan tupoksi DPRD legislasi, anggaran dan pengawasan tentu sesuai dengan apa yang dibacakan oleh sumpah tadi akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing, tentu akan kami perjuangkan,” pungkasnya.(adv/hms4/KIM)

 

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA- Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berharap agar Gubernur Kalimantan Timur atau Wakil Gubernur Kalimantan Timur bisa hadir pada agenda lanjutan terkait Ranperda Perubahan ABPD Kaltim 2022.

Hal ini disampaikannya seusai mengapresiasi jawaban yang telah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 pada Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Jumat (9/9). Menurut Samsun, tinggal satu langkah lagi, sehingga Gubernur Kalimantan Timur atau Wakil Gubernur Kalimantan Timur selanjutnya dapat terlibat langsung dalam perubahan APBD 2022 ini.

"Karena proses selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kaltim akan menyampaikan laporan untuk kemudian akan ada persetujuan bersama antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim,” kata Muhammad Samsun.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sesuai mekanismenya, setelah jawaban Gubernur ini disampaikan Badan Anggaran akan mencermati secara mendalam jawaban yang telah disampaikan oleh perwakilan Gubernur Kaltim Asisten I HM Syirajudin. Setelah itu Badan Anggaran akan menyampaikan laporan sebagai laporan akhir sebelum mendapat persetujuan DPRD Kaltim.

Rapat yang dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seni Aji dan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan ini  diikuti sejumlah Anggota DPRD Kaltim dan dihujani sejumlah interupsi mengenai dukungan perhatian bagi masyarakat Kalimantan Timur dari sejumlah Anggota DPRD Kaltim. (adv/hms5/hms6/KIM)