Media Ibukota: Kesehatan

SAMARINDA, MEDIAIBUKOTA: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Kalimantan Timur, hari ini Rabu (6/07/2022) mendapatkan kunjungan dari Konsulat Jenderal Australia di Makasar, Ms Bronwyn Robbins. Ia didampingi Mr Mark King (Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Australia Jakarta), dan Ms. Lulu Purnama Sari (Peneliti Senior Konsulat Jenderal Australia di Makasar).

Bronwyn meninjau beberapa program dan layanan yang diberikan oleh PKBI Kaltim kepada masyarakat. Ada banyak program yang dijalankan saat ini diantaranya; Bina Anaprasa, Penanganan Remaja, HIV/AIDS, Klinik Kesejatan, RESPOND, Pulih Bersama, Lansia, dan Elimanasi TB.

Kehadiran Bronwyn dan rombongan disambut oleh Syahrir Basran (Ketua Pengurus Harian Daerah PKBI Daerah Kaltim), Sumadi Atmodiharjo (Wakil Ketua Pengurus Harian Daerah PKBI Daerah Kaltim), Asmuran Gautama (Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kaltim) serta beberapa pengurus PKBI lain, diantaranya Septeni, Yulia Wahyu Ningrum, dan Nani Endang Nuryani. Selain itu juga ada perwakilan dari masyarakat yang merupakan pengguna layanan PKBI.

Menjawab pertanyaan Bronwyn, Direktur Harian PKBI Kaltim, Asmuran Gautama menyampaikan beberapa kelebihan layanan klinik yang ada di lembaga yang dia pimpin.

Menurut Muran, diantara kelebihan layanan klinik di PKBI yang tidak diberikan oleh klinik lain pada umumnya adalah; klinik PKBI tidak hanya menerima pasien yang datang ke klinik, namun juga memberikan layanan berupa kunjungan ke rumah pasien yang mengalami kendala atau halangan untuk datang langsung.

Selain itu, ditambahkan oleh pengurus lainnya, PKBI juga memberikan perhatian kelompok minoritas dan marginal yang biasanya juga agak kesulitan mengakses layanan kesehatan di tempat lain. Diantaranya kaum disabilitas, Waria, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lainnya.

Berkenaan dengan kelompok marginal dan privasi bagi mereka, PKBI mengantisipasi dengan memberikan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda bagi tiap pasien yang menggunakan layanan klinik PKBI. Sehingga kemungkinan pasien keluar berpapasan dengan yang baru masuk bisa dihindari.

Bronwyn Robbin selaku perwakilan pemerintah Australia yang selama ini menjalin kerjasama dengan PKBI mengaku senang dan kagum dengan aneka kiprah dan program PKBI yang telah dan sedang dijalankan. Menurut dia, apa-apa yang dijalankan selama ini sangat bagus.

Acara kunjungan ini selain diisi dengan peninjauan dan diskusi juga disambut dengan tarian khas daerah dan lagu. Juga ada pemberian cenderamata sebagai kenang-kenangan buat Konsulat Jenderal Australia, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Australia Jakarta serta pengurus PKBI Pusat yang mendampingi mereka. (*/asya/mediaibukota)

SAMARINDA: Menyikapi situasi terkini, khususnya tentang banyaknya pertanyaan dari masyarakat terhadap Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) tentang aktifis perlindungan anak berinisial AMS yang dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Ormas MACITA soal dugaan pemberitaan Hoax Vaksinasi Berbahaya Bagi Anak, apakah bagian dari LPAI. Maka LPAI mengundang Ketua dan atau Pengurus/Perwakilan LPA Provinsi bersama-sama hadir dalam Konfrensi Pers.

Kegiatan Konferensi Pers Bersama ini berlangsung, Jumat, 03 Juni 2022 jam 14.30 – 16.00 Wita Ruang Zoom Meeting. Melalui momen ini LPAI meminta pers untuk turut menginformasikan secara mendalam kepada masyarakat melalui media massa tentang kronologis dan sejarah organisasi, khususnya LPAI.

Setiap pengurus LPAI Provinsi mengajak satu media lokal untuk turut memberitakan apa-apa yang diklarifikasi oleh Kak Seto dan kawan-kawan. Diharapkan nantinya tidak ada lagi kesalahfahaman soal organisasi ini. Pasalnya dengan adanya kasus AMS yang memang dulunya pernah satu organisasi dengan Kak Seto menyebabkan sebagian masyarakat menyangka bahwa organisasi yang saat ini dijalankan oleh AMS adalah sama dengan yang dipimpin oleh Kak Seto. Padahal Tidak.

Menurut Kak Seto Mulyadi, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang pernah terkenal dengan sebutan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak/Komnas PA) awalnya sebagai hasil dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 23 Juli 1997 bertepatan pada puncak Hari Anak Nasional (HAN).

Namun kemudian hari, berdasarkan hasil pertemuan Forum Nasional Luar Biasa Perlindungan Anak tahun 2016, penamaan dan penyebutan Komnas PA sudah tidak digunakan lagi. Penamaan organisasi kembali ke penamaan awal tahun 1997, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia disingkat LPAI, serta upaya membedakan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara. Tegasnya, LPAI sama sekali tidak mengakui keberadaan organisasi Komnas PA, karena penamaannya sudah disepakati kembali ke LPAI.

Namun ternyata sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini di beberapa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota telah telah dibentuk baru organisasi-organisasi underbow dari yang menamakan diri Komnas PA tersebut, maka para pengurus LPAI menegaskan, bahwa secara sejarah dan kronologis organisasi, Komnas PA tersebut adalah ilegal.

"Kami menegaskan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara seseorang yang dilaporkan oleh Ormas MACITA di Polda Jawa Timur dengan LPAI dan Pengurusnya. Sehingga kami di LPAI tidak bertanggungjawab atas konsekuensi dan proses pelaporan tersebut." ujar siaran pers yang dikeluarkan LPAI.

LPAI juga menegaskan bahwa dalam kegiatan dan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, LPAI beserta perwakilan dan mitra di daerah menekankan untuk selalu bekerjasama, khususnya dengan Pemerintah. Mereka meyakini, bahwa Pemerintah baik secara sendiri maupun bersama-sama telah dan akan selalu melakukan langkah-langkah positif dalam rangka kepentingan terbaik untuk anak, khususnya terkait vaksinasi bagi anak.

"Kami menyadari bahwa Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berpendapat dan berorganisasi. Kami, Pengurus LPAI Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menyambut baik dan siap bekerjasama serta bermitra terhadap organisasi-organisasi lain, khususnya organisasi yang mempunyai visi dan misi sama." Ujar LPAI. Akan tetapi bagi organisasi beserta underbownya di daerah yang sejak berdiri dan kronologis saja sudah salah dan ilegal, yang menyebutkan diri dengan Komnas PA, maka mereka akan menempuh langkah-langkah sesuai prosedur hukum.

Sebagaimana diketahui, saat ini marak pemberitaan di media masa, soal laporan beberapa organisasi atas diri AMS yang disebut-sebut sebagai pengurus bahkan ketua Komnas Perlindungan Anak. Dan banyak pula masyarakat yang mengaitkan dengan organisasi yang dipimpin oleh pakar pendidikan anak Seto Mulyadi.

Di Kalimantan sendiri AMS dilaporkan oleh ormas Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) Tarakan, karena dianggap menyebarkan kabar bohong alias hoax mengenai vaksin anak. Hal yang sama juga dilakukan oleh ormas macita yang melaporkan ke Polda Jawa Timur.

Laporan-laporan ini terjadi lantaran pernyataan AMS di beberapa media yang mengatakan bahwa vaksinasi terhadap anak usia 6- sampai 11 tahun berbahaya bagi tumbuh kembang anak. (*/dil)

SAMARINDA, Sebanyak 40 orang remaja mengikuti pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Kalimantan Timur, anggota International Planned Parenthood Federation.

Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran Project RESPOND ini dalam rangka mewujudkan program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) tersebut dilaksanakan di aula PKBI Kaltim selama dua hari, jum'at (11/02/2022) dan Sabtu (12/02/2022).

Menurut Ketua Harian Daerah PKBI Kaltim, Drs.H.Syahrin Basran, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya PKBI membantu tugas pemerintah di bidang kesehatan, khususnya di bidang kesehatan reproduksi.

Sementara itu Direktur Pelaksana PKBI Kaltim, Muran Gautama menjelaskan, bahwa melalui pembinaan ini diharapkan peserta bisa menjadi pendidik dan konselor yang handal, berkualitas dan mampu memberikan informasi, konseling dan pelayanan tentang permasalahan remaja sekitarnya.

"Sehingga pendidik dan konselor remaja peduli dan peka terhadap permasalahan teman-teman remaja sekitarnya." Ujar Muran

Selain itu, dia berharap bahwa dengan kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan konselor sebaya tentang teknik konseling - Membahas permasalah yang biasa dialami remaja . Juga tersedianya pelayanan kepada remaja berbasis gender.

Dalam mewujudkan program PKPR (Pelayanan kesehatan Peduli Remaja), sangat dibutuhkan konselor sebaya dan pendidik sebaya, karena konseling teman sebaya adalah program bimbingan dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya.

Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor, diharapkan dapat memberikan bantuan baik secara individu maupun kelompok kepada teman-temannya yang bermasalah atau mengalami berbagai hambatan dalam perkembangan kerpibadiannya. Karena remaja cendrung berbagi permasalahan dan lebih terbuka dengan teman sebaya

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi anggota Konselor Remaja agar mampu menjadi konselor dan pendidik remaja. Remaja yang sudah terpilih dan mendapatkan pelatihan untuk menjadi konselor sebaya harus dibina keterampilannya.

Melalui pembinaan ini diharapkan dapat memberikan keterampilan dan memahami prinsip dasar sebagai konselor sebaya dan pendidik sebaya untuk terwujudnya Tegar Remaja yaitu remaja yang berperilaku sehat terhindar dari resiko TRIAD KRR (seksualitas, HIV AIDS serta Napza).

Berdasarkan fenomena tersebut, PKBI Daerah Kaltim melaksanakan pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Diharapkan melalui pelatihan/sosialisasi ini dapat memberikan pelayanan dan penanganan pendampingan terhadap kekerasan perempuan yang berkeadilan gender.

Para peserta pelatihan terdiri dari 10 orang siswa SMP, 10 orang siswa SMA dan 20 orang remaja umum ini nantinya akan digembleng oleh beberapa narasumber, diantaranya, Dr. Azizah dan Julia Wahyuningrum, (Psikolog) dibantu oleh beberapa relawan PKBI Kaltim. (*Akmal/asya)

Jakarta Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di semua wilayah Indonesia saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dikarenakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikutip dari siaran persnya, Selasa (7/12/2021).

Menurut dia, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Nataru. Kendati begitu, Luhut menekankan tetap ada pengetatan aktivitas masyarakat selama periode Nataru.

"Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," jelasnya.

Luhut menyampaikan bahwa Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Selain itu, jumlah pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) juga mengalami penurunan.

"Kasus aktif dan jumlah pasien yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang," ujar Luhut.

Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Sementara itu, vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.

"Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi," tutur dia.

Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh.

Adapun anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.
Inmendagri Akan Direvisi

Pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Tempat Wisata dan Tempat Keramaian Umum lainnya. Operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.

Luhut menjelaskan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Di samping itu, disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan.

"Perubahan secara detail akan dituangkan dalam revisi Inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya," ucap Luhut.

https://id.berita.yahoo.com/pemerintah-batal-terapkan-ppkm-level-013605108.html

SAMARINDA - Banyaknya masyarakat yang geram kepada pemerintah akibat susahnya persyaratan dalam bepergian ke luar kota selama berjalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berlangsung. Tak terkecuali, masyarakat Kota Samarinda.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa naik pesawat adalah mempunyai surat vaksin dan surat hasil keterangan Swab - PCR atau Swab - Antigen. Satu hal yang menjadi permasalahan ialah surat vaksin. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain pun juga mempersoalkan hal tersebut.

Sani mengakui, persyaratan surat vaksin ini menjadi upaya pemerintah dalam menghambat penyebaran kasus positif Covid - 19. Namun, ia merasa sedikit gusar dengan persyaratan tersebut berlaku di Kota Samarinda.

"Secara pribadi, agak gusar. Sertifikat vaksin jadi syarat sementara vaksinnya susah. Kedua, vaksin itu kan hak asasi manusia. Kalau dia nggak mau vaksin, kita juga nggak bisa paksa. Jangan kita gunakan cara untuk mempersempit hak dia gitu. Jangan hak org dipersempit secara administrasi, nggak boleh ngurus ini - itu kalau ngk punya surat vaksin," ungkap Sani melalui telepon pada Jum'at (06/08/2021).

Alasan lain yang menjadi kurang setujunya Sani atas syarat surat vaksin tersebut ialah masyarakat kesusahan dalam mencari stok vaksin di Kota Samarinda. Ada pula, masyarakat yang memiliki penyakit komorbid yang menyebabkan dirinya tidak bisa melakukan vaksinasi Covid - 19. Hal ini menjadi pertanyaan besar.

Sani berharap kepada pemerintah pusat agar bisa meninjau kembali persyaratan tersebut. Masyarakat bisa menerima persyaratan tersebut apabila, masyarakat mudah dalam memperoleh vaksinnya dan masyarakat mempunyai syarat alternatif apabila tidak bisa melakukan vaksin.

"Kalau mau menjadikan vaksin suatu sertifikat vaksin sebagai syarat, penuhi dulu ketersediaan vaksin secara luas. Artinya masyarakat ngggak capek - capek cari. Kalau udah begitu, monggo. Solusinya sudah disediakan, vaksinnya sudah berlimpah bisa didapat dengan mudah. Baru kita bisa sedikit memahami aturan itu," tandasnya. (Disya/dil)

Sumber:

https://samarindasmartcity.com/article/protes-syarat-surat-vaksin-untuk-bepergian-komisi-iv-penuhi-ketersediaan-vaksin-dulu

SAMARINDA– Sebanyak 9 tersangka pemalsuan kartu vaksin dan surat hasil keterangan Swab – PCR berhasil ditangkap oleh Polresta Samarinda melalui Satreskrim Samarinda. Melalui press release yang dilaksanakan pada Rabu (04/08/2021) di Polresta Samarinda, pihak polisi membeberkan kronologinya.

Menurut keterangan dari Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto, terdapat laporan dari petugas bandara yang sedang melakukan pemeriksaan surat pada penumpang di pintu masuk keberangkatan Bandara APT Pranoto pada Kamis (29/08/2021) sekitar pukul 09.00 WITA, dimana petugas bandara tersebut mendapatkan surat vaksin dan surat hasil keterangan Swab – PCR palsu dari penumpang berinisial (Ho).

“Ada seseorang yang melaksanakan perjalanan ke Surabaya, dilakukan pemeriksaan petugas bandara. Setelah dilakukan pengecekan melalui scan barcode, ternyata kartu vaksin dan surat PCR tidak terdaftar,” ujar AKBP Eko.

Petugas bandara pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Samarinda. Melalui Satreskrim, pihaknya melakukan penyelidikan dan pendalaman. Setelah melakukan pendalaman, terungkaplah ada 9 tersangka dan pihak kepolisian langsung meringkusnya. 9 tersangka tersebut gabungan dari pelaku perjalanan dan pelaku yang memalsukan surat – surat tersebut. Inisial dari 9 tersangka tersebut diantaranya, Ho, MH, Hos, Th, HS, YAR, Ha, RW, SR. Dari 9 tersangka, terdapat 2 otak pelaku pemalsuan surat vaksin, dengan inisial nama SR dan RW.

SR sendiri adalah oknum ASN yang memiliki akses mengambil 1 lembar desain kartu vaksin di Puskesmas dan menggandakan lembar tersebut untuk dijual Kembali.

Menurut keterangan yang dihimpun, SR menggandakan sebanyak 40 lembar vaksin dan memberikannya kepada RW. Mereka berdua memasang harga surat palsu tersebut sebesar Rp 200.000,- / lembar dengan keuntungan yang diambil Rp 100.000,- / lembar. Setelah itu, surat tersebut ditawarkan kepada masyarakat yang terdesak melakukan perjalanan keluar kota.

Bagi surat pemeriksaan Swab – PCR yang palsu, kepolisian mendapat penyelidikan sementara dimana Ri (DPO) memberikan surat hasil keterangan Swab – PCR palsu kepada Ha sebanyak 8 surat. Setelah itu, dijualkan dengan seharga Rp 800.000,- per lembar.

“Untuk PCR masih dilakukan pendalaman dan proses penyelidikan oleh Satreskrim Samarinda. Semoga ada penambahan berlanjut. Perannya jelas, karena ada yang menggandakan surat PCR dan ada yang menggandakan surat vaksin palsu. Ada juga yang mengumpulkan masyarakat yang ingin bepergian,” jelas AKBP Eko.

Pelaku perjalanan tersebut memang kesusahan untuk memenuhi persyaratan utama dalam bepergian. Salah satunya, setiap orang yang ingin melakukan perjalanan keluar kota diwajibkan telah melakukan vaksinasi Covid – 19 minimal dosis pertama dan dinyatakan negatif Covid – 19 melalui tes Swab – PCR. Dikarenakan belum mendapatkan vaksin, beberapa pelaku ini nekat untuk menggunakan surat palsu yang ditawarkan oleh Th.

Dari penangkapan yang besar ini, kepolisian mengamankan beberapa barang bukti yang disita. Barang bukti sebagai berikut, 7 lembar kartu vaksin palsu, 1 lembar kartu PCR, 1 lembar kertas karton, uang tunai sebesar Rp 3.165.000,-, 6 buah handphone, 1 buah printer, 1 buah pulpen, 1 buah buku tabungan beserta ATM, dan 1 buah gunting.

Sembilan tersangka tadi akan dikenakan pasal 263 Ayat 1,2 Sub Pasal 268 Ayat 1, 2 KUHP atas pemalsuan surat dengan ancaman 5 tahun penjara. (Sscn/Disya/big)

https://www.samarindasmartcity.com/article/palsukan-surat-vaksin-dan-pcr-9-tersangka-diringkus-polisi-otaknya-oknum-asn

SAMARINDA, SSCNews - Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 28 Tahun 2021, Kota Samarinda menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang harus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengeluarkan surat instruksi terbaru nomor 05 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Level 4 Corona Virus Dissease 2019 di Kota Samarinda.

Dalam surat tersebut, tidak terdapat perubahan regulasi. Hanya penambahan dalam pasal kesembilan poin (d) ayat (d.2). Ayat d.2 berisikan,

"Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani dine in dengan kapasitas 25 persen selama 25 menit per pengunjung dan menerima makan dibawa pulang atau take away dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00 WITA."

Instruksi tersebut berlaku mulai pada Selasa (03/08/2021) hingga (09/08/2021) nanti. Terkait evaluasi, Andi Harun mengakui angka kasus konfirmasi positif di Koymta Samarinda menurun.

"Buktinya data kita melandai, data isoman berkurang, data meninggal juga.Hulu dan hilir semua berhasil, meskipun belum sempurna. Karna covid ini kan dinamis," ungkap Andi.

Selain itu, Andi juga menyatakan Bed Occupancy Rate (BOR) masih ada. Meskipun melewati batas maksimum 60 persen.

Dalam perpanjangan PPKM Level 4 kali ini juga, wali kota akan semakin fokus kepada 3 segmen pengendalian Covid - 19. Pertama, tentang pasien sakit hingga pemakaman. Kedua, segmen perubahan perilaku masyarakat. Ketiga, pemulihan ekonomi nasional.

Terdapat tambahan juga, Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan trial atau uji coba melakukan pendataan Covid - 19 berbasis digital.

"Salah satu tambahn tadi, saya sudah meminta dalam minggu ini trial untuk data Covid berbasis digital dan itu utamanya di RT nanti ke lurah dan ke camat. Jadi nanti kita akan mendapatkan data faktual," pungkasnya.

Data faktual yang terbaru ini akan ada penambahan data jumlah pasien yang sedang isolasi mandiri. (Sscn/Disya/dil)

SAMARINDA,– Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim di Jalan Biola Samarinda, untuk sementara dijadikan tempat untuk isolasi mandiri. Ini terpaksa dilakukan karena beberapa wartawan dan pengurus PWI Kaltim, terpapar Covid 19.

Ketua PWI Kaltim, Endro S. Efendi, menyebutkan, awalnya mendengar beberapa wartawan yang sakit dengan gejala Covid 19. Setelah dilakukan swab, ternyata memang positif. Beberapa wartawan yang positif itu kemudian disarankan untuk isolasi mandiri saja di kantor PWI Kaltim, agar keluarga di rumah tidak tertular dan tetap aman.

Para wartawan yang terkena Covid 19 ini rata-rata dalam kondisi kehilangan penciuman, disertai demam dan nyeri pada tubuh. “Mudah-mudahan semua dengan gejala ringan, tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit,” harapnya.

Saat ini ada 6 wartawan yang isolasi mandiri di kantor PWI. Kemungkinan jumlahnya bisa bertambah. “Karena beberapa teman yang isolasi di rumah, berencana berpindah isolasi ke kantor PWI, agar tidak membahayakan keluarga,” beber Endro.

Endro juga menyebutkan, menjalani isolasi mandiri bersama rekan seprofesi, setidaknya bisa saling memotivasi dan memberikan semangat. Selain itu, masih bisa beraktivitas dengan baik, serta bisa melakukan olahraga ringan.

“Di PWI ada meja biliar. Selama ini, meja biliar itu digunakan untuk berlatih bagi wartawan yang akan mengikuti pekan olahraga wartawan nasional,” imbuh pria yang juga dikenal sebagai hipnoterapis klinis ini.

Terkait kantor PWI yang jadi lokasi isolasi mandiri, Endro meminta wartawan yang akan berurusan di kantor organisasi profesi ini, sementara untuk ditunda dulu. “Sementara bisa komunikasi dulu melalui telpon,” ujarnya.

Untuk kebutuhan selama isolasi mandiri, sementara dilakukan secara swadaya. “Kalau untuk makanan, insya Allah, masih ada persediaan,” sambungnya.

Terakhir, Endro berharap, para wartawan tetap patuh pada protokol kesehatan. “Apalagi wartawan termasuk profesi sangat rentan, karena harus mencari informasi ke luar,” katanya. Para wartawan yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, selama ini juga diketahui selalu menjaga protokol kesehatan. “Yang patuh protokol saja masih bisa kena, apalagi yang cuek,” pungkasnya. (*/dil)

SAMARINDA: Pemerintah kota Samarinda berencana memotong TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) pegawainya untuk membantu pembelian obat-obatan yang akan disumbangkan kepada para pasien covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri.

Hal ini sebagaimana diberitakan melalui media sosial dan situs resmi pemkot Samarinda terkait konfrensi pers yang dilakukan oleh wali kota Samarinda Andi Harun di anjungan Kara Mumus, senin (26/07/2021).

Menurut situs kominfo kota Samarinda, sebagai langkah antisipasi, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun telah melakukan pembagian tugas kepada para pejabat dengan sistem klaster hulu dan klaster hilir. Dimana Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Tejo Sutarnoto sebagai koordinator hulu. Sedangkan Asisten II drg Nina Endang Rahayu akan menangani sektor hilir.

Asisten III sekretariat kota Samarinda Ali Fitri Noor mengatakan jika Pemerintah berencana akan melakukan pemotongan secara progresif terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) para ASN mulai dari Wali Kota hingga staf di lingkungan Pemkot Samarinda. Yang mana dana yang terkumpul akan dibelikan paket sembako.

Sementara itu dilansir dari situs samarindasmartcity.com, Selain pemotongan TPP pegawai itu, sebagian kegiatan pemkot juga ditunda dan akan dialihkan anggarannya menjadi program bantuan beras dan obat - obatan kepada pasien isoman.

Pemkot juga akan mendistribusikan 100 ton beras dari bantuan Bulog Samarinda. Direncanakan pula, Pemkot akan meminta bantuan kepada perusahaan perbankan untuk memberikan dukungan bantuan berupa barang kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui, mulai hari Senin (26/07/2021), Kota Samarinda resmi melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Selama beberapa hari ini, semakin banyak pasien terkonfirmasi positif Covid - 19 melakukan isolasi mandiri (Isoman). Hal ini membuat kesulitan dalam pasokan obat dan makanan.

Kembali ke masalah bantuan covid-19. Guna mencegah terjadinya kesalahan dalam distribusinya, Andi Harun telah menginstruksikan OPD terkait untuk melakukan update kepada data pasien Covid - 19.

"Saya memerintahkan kepada seluruh lurah dalam dua hari ini melakukan pendataan dengan sistem door to door. Pada saat bersamaan, kita lakukan crosscheck data semua pasien di rumah sakit. Ini agar tepat sasaran, jangan sampai terdouble. Kita akan validasi data agar tepat sasaran," jelas Andi sebagaimana dimuat samarindasmartcity.com.

Bantuan tersebut akan diperuntukkan kepada pasien terkonfirmasi positif Covid - 19 terdahulu. Andi menegaskan Pemkot Samarinda tidak akan pernah berhenti dan akan mengerahkan segala upaya untuk hadir di tengah masyarakat. (*/Kmf/sscn/asya)

SAMARINDA- Ada kabar yang kurang mengenakkan bagi warga Samarinda. Kota tepian yang semula belum masuk sebagai wialayah yang menerapkan PPKM Darurat atau yang sekarang disebut PPKM level 4, akhirnya diputuskan masuk juga dalam kategori itu. Hal ini tentu akan berdampak pada kehidupan masyarakat daerah ini terutama rakyat menengah ke bawah.

Menurut media online samarindasmartcity.com, Menteri Kordinatoor Perekonomian telah memberikan status Kota Samarinda menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada Sabtu (24/07/2021). PPKM Level 4 ini berlaku mulai 26 Juli 2021 hingga 8 Agustus 2021.

Mengikapi hal ini sebagaimana diberitakan juga oleh situs resmi dan media sosial Pemerintah Kota Samarinda, Andi Harun Harap Gubernur Kumpulkan Kepala Daerah.

“Covid-19 ini masalah kita bersama, dan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, serta kabupaten/kota lain tersebut ibarat anak-anak yang dipimpin oleh Gubernur. Selama Covid ini kita tidak pernah dikumpulkan dan dipertemukan untuk bicara bareng, musyawarah dengan bapak gubernur. Kita mengharap perhatiannya agar provinsi lebih tau keluh kesah daerahnya,” ujar Andi Harun sebagaimana dilansir media sosial pemkot Samarinda.

Hal ini diungkapkan Andi Harun dalam kesempatan pertemuan yang diselenggarakan secara daring melalui video conference oleh Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Kaltim, Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro Minggu (25/07/2021). Ia mengumpulkan para Komandan Kodim, Pemerintah Kota dan Kabupaten se Kaltim untuk membahas penerapan PPKM Level IV di wilayah Kalimantan Timur.

Pemkot Samarinda dihadiri langsung oleh Walikota Samarinda, Dr. H Andi Harun, Dandim 0901/Samarinda Kolonel Inf Oni Kristiyono Goendong, dan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman, serta jajaran Forkopimda yang diadakan di Command Centre, Diskominfo Kota Samarinda.

Penerapan PPKM Level 4 Kaltim diantaranya meniadakan kegiatan pembatasan kegiatan pasar kebutuhan bahan pokok yang beroperasi maksimal pada pukul 15.00, makan/minum di tempat, hanya menerima dilevery/take way, tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah, fasilitas umum akan ditutup sementara, kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan akan ditutup sementara, serta pembatasan transportasi umum dengan kapasitas maksimal 70%.

Dalam tersebut Danrem menekankan kepada para pimpinan pemerintah daerah agar memperketat Posko penyekatan dan tetap memberlakukan jam malam. Dia mengimbau kepada para tim-tim penyekatan yang berada di setiap daerah, agar memperketat arus keluar masuknya masyarakat dari atau ke daerah tersebut, pembatasan jam malam di pukul 21.00 pun masih tetap dilaksanakan. (kmf-Smd/SSCn)

SAMARINDA - Semakin banyak pasien Covid - 19 di Kota Samarinda yang melakukan isolasi mandiri (isoman) meninggal dunia. Selama tiga hari berturut - turut, adanya evakuasi jenazah pasien isoman di beberapa tempat.

Menurut keterangan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Ifran, tim BPBD telah mengevakuasi 9 jenazah isoman selama tiga hari ini.

"Belum termasuk rekan - rekan Inafis dan relawan sendiri. Dlm tiga hari ini perkiraan saya,kemungkinan sekitar 17an lah," kata Ifran ketika diwawancarai melalui telepon pada Jum'at (23/07/2021).

Sebagian besar jenazah yang dievakuasi riwayat medisnya terkonfirmasi positif Covid - 19 dari hasil Swab Antigen dan sebab meninggalnya karena saturasi oksigen yang menurun jauh.

Terkait potensi tren kenaikan jumlah pasien isoman yang meninggal dunia, Ifran menyatakan ada 3 penyebab terbesar yang akan membuat tren akan menaik. Penyebab tersebut berdasarkan pengamatan kacamata awam dan tim BPBD yang sering menghadapi situasi tersebut.

"Pertama, pasien ada niat dirawat di rumah sakit, tapi karena kapasitas di rumah sakit penuh, akhirnya merawat sendiri," jelas Ifran.

Kedua, lanjutnya, masyarakat masih ketakutan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ketakutan ini seperti, kegiatan yang sangat terbatas karena dimasukkan ke ruang isolasi bahkan ketakutan adanya pemasangan ventilator.

"Ketiga, setelah kita perhatikan beberapa hari ini kekurangan oksigen. Sehingga mereka yg isoman tidak bisa mendapatkan fasilitas kaya di rumah sakit. Karna peralatan dan obat - obatan yg tidak mendukung, penyakit mereka sudah parah dan dipicu covid yaa itu yang buat mereka meninggal," terang Ifran.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)

Provinsi Kalimantan Timur Padillah Mante Runa mengatakan pihaknya sudah berjuang keras untuk menangani Covid - 19.

"Sudah banyak langkah - langkah saya, tapi mau diapa kalau sudah air bah begini," katanya melalui telepon.

Diketahui, varian baru Covid - 19 Delta telah masuk di Kaltim. Varian baru ini tingkat penularannya lebih ganas berkali lipat dibandingkan varian covid lama. Padillah mengingatkan masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan 5 M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

"Prokes kalau ditaati, insha Allah tidak akan seperti ini. Boleh kumpul, tapi jaga jarak dan pakai masker," pintanya. (Disya/dil)

Sumber berita: SSSCNews

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun mengapresisasi kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN) Kaltim yang dilaksanakan dengan sistem door to door alias dari rumah ke rumah.

Semua ini tentunya dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses vaksin dan untuk mempercepat proses menuju kekebalan kelompok alias herd immunity. Seperti yang dilakukan di Jalan Ulin Gang 1 Kelurahan Karang Anyar, Sungai Kunjang, Minggu (18/7/2021) pagi.

Wali Kota mengatakan sejauh ini telah banyak cara vaksinasi yang dilakukan dengan terpusat di kota, kecamatan, kelurahan, dan Pukesmas, bahkan hingga di pusat perbelanjaan.

"Dan saat ini sudah mulai melakukan vaksinasi door to door, melalui RT (Rukun Tetangga, Red) masing-masing. Tapi memang kita harus bersabar, karena distribusi vaksin kan bertahap. Saya dapat informasi lagi, kemarin distribusi vaksin datang lagi dari Jakarta dan ini akan terus kita upayakan untuk vaksinasi massal ke depan," kata Wali Kota.

Mantan Wakil Ketua DPRD dua periode ini juga mengatakan bahwa Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim dengan jumlah penduduk terbesar, dan berada di antara kabupaten/kota yang sebelumnya telah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menerus melakukan kerja keras dalam upaya penanggulangan Covid-19, demi melindungi warga Kota Samarinda.

"Sebenarnya kita dilema juga ketika memberlakukan pembatasan. Karena pembatasan ini baik langsung atau tidak langsung, baik besar ataupun kecil, turut mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga kami melakukan upaya agar di satu sisi kegiatan masyarakat terutama ekonomi masyarakat bisa berjalan, tetapi di sisi lain upaya kita untuk terus melindungi masyarakat dari Covid-19 harus terus dilakukan," ungkap Wali Kota.

Oleh sebab itu, AH-sapaan akrab Wali Kota Andi Harun- meminta maaf kepada seluruh warga Samarinda yang hari-hari belakangan ini kegiatan perekonomiannya sedikit terganggu akibat pembatasan yang telah dilakukan.

"Pilihan ini sebenarnya sulit. Tapi terpaksa kita lakukan dalam rangka melindungi dan menjaga keselamatan untuk orang banyak. Karena hukum tertinggi sebuah negara adalah menjaga keselamatan rakyat," pungkas Wali Kota. (BAR/HER/KMF-SMD)

SAMARINDA, SSCNews - Secara tiba - tiba, tim Satgas Covid - 19 yang bertugas mengantarkan jenazah Covid - 19 dari pemulasaran RSUD AW Syahranie ke Pemakaman Raudhatul Jannah Seruni mengalami perubahan.

Bila sebelumnya tim pengantaran jenazah Covid - 19 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, mulai kemarin Selasa (13/07/2021) tim pengantaran dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI).

Ketua Satgas Covid - 19 Kota Samarinda yang juga Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengonfirmasi perihal tersebut ketika diwawancarai pada Rabu (14/07/2021) di pemakaman Serayu. Ia menyampaikan, Pemkot telah bekerjasama dengan PMI kota Samarinda pada tahap pengantaran.

"Diambil dari pemulasaran di RSUD AWS oleh PMI dan kemudian diantarnya. Setelah sampai diterima petugas pengubur, dibuka baru kembali ditutup kuburannya. Koordinasinya dengan Perkim," kata Andi.

Disinggung mengenai pengalihan tugas secara tiba - tiba, Andi memaparkan bahwa tim BPBD memiliki honor Rp 500 ribu per orang yang telah diberikan Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebelumnya Syaharie Ja'ang. Honor tersebut dihitung sekali pengantaran.

Namun setelah pihaknya menelisik hal tersebut, ternyata terdapat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/434/2021 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien corona covid - 19 bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan covid - 19.

"Dimana ketentuan untuk biaya transportasi hanya Rp 500 ribu per jenazah. Kalau ada tambahan yang diluar yang diatur akan kita cek lagi," paparnya.

Diduga kuat pihak BPBD tidak terima atas nominal honor yang mereka terima, lanjut Andi, sehingga sempat terjadi sedikit masalah. Namun, telah diselesaikan.

Dikonfirmasi secara terpisah kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda Ifran melalui telepon, timnya menepis kabar tentang perubahan nominal honor mereka.

"Itu tidak masalah, nggak pakai duit pun kita tetap laksanakan. Saya yang bingung kok mendadak," kritik Ifran.

Ifran mengakui hingga tengah malam tim mereka tidak memiliki kejelasan atas tugas mereka karena tidak mendapatkan perintah langsung dari pimpinan BPBD. Apabila mendapat perintah, mereka pasti mengikuti.

Ditambahkan pula oleh Kepala Markas PMI Samarinda Muhammad Wahyudi, perihal Surat Keputusan Walikota atas pengalihan tugas itu ranah ketua PMI.

"Karena PMI itu memang sudah jiwanya kemanusiaan memang ini, kita laksanakan dulu masalah pemakaman," ungkap Wahyuddin.

Terkait armada, PMI menyiapkan 4 unit armada. Jumlah tim sendiri akan disesuaikan dengan jumlah jenazah yang akan diantar. (Disya/dil)

← Previous post

Media Ibukota

CATEGORY >

John Doe

Labels

latest posts

latest comments

Media Ibukota